RUTENG, BERITAFLORES – Direktur eksekutif Pusat studi politik dan pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk melakukan audit layak mutu terhadap kualitas jalan nasional Ruteng-Reo-Kedindi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Yohanes berpendapat, audit mutu dimaksud bertujuan untuk memastikan apakah hasil pengerjaan proyek preservasi atau pemeliharaan pada jalan nasional itu telah sesuai standar spesifikasi atau tidak, mengingat anggaran miliaran rupiah tiap tahunnya telah dikucurkan oleh pemerintah melalui dinas PUPR.
Pandangan Yohanes ini disampaikan sebagai bentuk respon atas keluhan masyarakat Kecamatan Reok di Manggarai, soal kerusakan yang terjadi di titik Reo-Kedindi.
Dalam pemberitaan salah satu media online, kondisi jalan berlubang di titik ini memantik reaksi masyarakat setempat. Hal ini tentu beralasan, jika merujuk pada anggaran pemeliharaan dari pemerintah yang begitu fantastis untuk jalan ini.
Anggaran Miliaran Dialokasikan untuk Pemeliharaan Jalan Nasional Ruteng-Reo
Beritaflores kemudian menelusuri informasi banyaknya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pemeliharaan jalan nasional ini beberapa tahun belakangan melalui akses berbagai laman berita media online di internet.
Misalkan saja di tahun 2020 lalu, pemerintah disebutkan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp30 miliar untuk biaya preservasi jalan ini sepanjang 60 km.
Sedangkan pada tahun 2021, alokasi anggaran pemeliharaan jalan nasional ini lebih sedikit dianggarkan yakni hanya senilai 10,4 miliar.
Angka ini juga lebih sedikit jika dibandingkan pada tahun 2023 lalu, dimana pemerintah alokasikan anggaran senilai Rp22,66 miliar juga untuk pemeliharaan jalan ini.
Dan pada tahun 2024, pemerintah juga mengalokasikan anggaran senilai Rp19 miliar untuk preservasi jalan ini.
Jika dihitung, maka sedikitnya ada 80 miliar lebih uang negara yang telah dialokasikan pemerintah terhadap pemeliharaan jalan nasional Ruteng-Reo dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini.
“BPKP harus lakukan audit mutu untuk memastikan kualitas pekerjaan jalan itu sesuai dengan spek atau tidak. Bahkan pihak kejaksaan harus turun tangan juga untuk melakukan penyidikan guna memastikan keuangan negara benar-benar membangun jalan yang berkualitas sehingga bermanfaat bagi masyarakat”, kata Yohanes, kepada wartawan di Reo, Manggarai, baru-baru ini.
Tak hanya di Kecamatan Reok, Beritaflores juga gencar mengabarkan kondisi kerusakan parah yang terjadi pada jalan nasional ini.
Pada edisi Minggu 23 Februari 2025, Beritaflores mengabarkan soal kerusakan berat yang tampak terjadi di titik seputaran wilayah Wae Ces, Karot, Kalurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai.
Kerusakan parah ini tampak terjadi akibat peristiwa Land subsidence atau peristiwa penurunan struktur tanah.
Selain lapisan aspal pada badan jalan yang tampak rusak parah akibat retakan panjang yang ditimbulkan, turunnya badan jalan ini dapat beresiko terhadap keselamatan pengendara.
Sementara ini, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 terpantau telah melakukan penanganan darurat dengan membersihkan material longsor pada selokan yang juga tampak jebol di sekitar ruas jalan.
Selain itu juga, permukaan jalan yang tampak rusak berat akibat tanah turun sudah mulai diratakan menggunakan alat berat.
PPK 3.3, Nurindah, berkata kepada Beritaflores sebelumnya bahwa kondisi keruskan jalan ini sedang didiskusikan mengenai seperti apa penanganan lanjutan.
“Mungkin nanti, ini sedang kita diskusikan soal penangan sementara seperti apa mungkin bisa penimbunan kembali atau apa”, kata Nurindah di Ruteng, pada Senin 24 Februari 2025.
Nurindah lalu menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh presiden RI, Prabowo Subianto.
Ia mengatakan jika adanya kebijakan efisiensi anggaran ini berimbas pada proses perbaikan jalan ini belum anggarkan.
“Memang ini sudah kita usulkan di 2024. Tapikan sudah ada efisiensi ini, terus di luar kewenangan kita. Tetapi kita usulkan melalui penanganan darurat karena ini masuk bencana alam”, katanya.
Direspon Gubernur NTT
Kondisi kerusakan berat pada jalan ini juga telah mendapat respon dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Ia mengatakan jika dirinya bersama Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit akan menemui Kementerian PUPR RI untuk membicarakan soal kerusakan jalan itu.
“Bersama pak Bupati kami urus ke kementrian PU”, kata Gubernur NTT, menjawab konfirmasi Beritaflores, Rabu, 26 Februari 2025, pagi.
Walau demikian, Gubernur belum memastikan kapan dirinya bersama Bupati Manggarai bertemu Kementerian PUPR RI untuk membicarakan soal masalah kerusakan itu.
Tumpukan Material Longsor Dibiarkan Menumpuk di Pinggiran Badan Jalan
Tak hanya soal kerusakan di sejumlah titik badan jalan. Hal lain juga mesti jadi perhatian serius soal tumpukan material longsor yang masih belum dibersihkan pada sejumlah titik sepanjang ruas jalan nasional ini.
Pantauan Beritaflores pada Jumat 28 Februari 2025 lalu, material tanah longsor masih terlihat di sejumlah titik, seolah dilepasbiarkan begitu saja menimbun selokan hingga pinggiran badan jalan.
Seperti yang ditemukan terjadi di area Lalang, wilayah Tengkutok. Di titik ini, tampak material longsor hanya dibersihkan pada area badan jalannya saja agar kendaraan bisa melintas. Sementara, material tanah longsor pada area pinggiran badan jalan itu masih belum dibersihkan.
Hal serupa juga ditemukan di seputaran area Golo Ngencung, Wae Pesi. Di sana tampak telah terjadi longsor besar.
Walau material longsor ditengah badan jalan itu telah dibersihkan agar pengguna jalan bisa melintas, namun tumpukan material tanah longsor juga masih tampak menggunung, memenuhi pinggiran badan jalan hinggs saat ini.
Dapat terpantau, ada sekitar puluhan titik longsor baik skala kecil maupun besar telah menjebol dinding tebing jalan nasional Ruteng-Reo sepanjang musim hujan tahun ini. (**)
Reporter: Adrianus Paju
