Oleh:
Riko Raden, Misionaris SVD, tinggal di Togo, Afrika Barat
Kita masih ingat sederetan janji ambisius dari Presiden Prabowo saat memulai pemerintahannya. Janji tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia terkagum, terutama karena ada harapan bahwa perubahan akan segera terasa.
Salah satu janji yang cukup menggiurkan bagi banyak pihak, terutama para pendidik atau guru di sekolah adalah peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji yang signifikan.
Namun hingga saat ini, kenaikan tersebut belum terjadi. Sementara itu, inflasi dan naiknya biaya hidup terus menekan kesejahteraan para guru.
Di negeri ini memang banyak pemimpin yang gemar membuat janji kepada masyarakat. Janji sering disampaikan dengan harapan besar, seolah-olah kemajuan akan segera tiba dan persoalan yang selama ini dikeluhkan akan selesai dalam waktu dekat.
Akan tetapi, realitas tidak jarang berjalan berlawanan dengan kata-kata. Janji tinggal ucapan, sedangkan kebutuhan masyarakat tetap menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas.
Di banyak tempat, keluhan yang sama diulang dari tahun ke tahun, yang berubah sering kali hanya bahasa kampanye dan rapat-rapat, bukan keadaan di lapangan.
Akibatnya, kepercayaan publik perlahan terkikis. Masyarakat tidak lagi sekadar menunggu, melainkan mulai mempertanyakan: apakah janji memang dimaksudkan untuk ditunaikan, atau hanya sekadar strategi untuk memperoleh dukungan? Ketika jawaban tak kunjung datang, kejenuhan muncul, dan harapan yang seharusnya menjadi tenaga justru berubah menjadi kekecewaan yang panjang.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan ini tidak berbeda jauh. Banyak pemimpin kurang menempati janjinya. Berbagai program yang diucapkan terdengar meyakinkan, tetapi sering kali tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
Keluhan terus muncul dari masyarakat, terutama mengenai jalan raya yang rusak, sempit, atau sulit dilalui. Namun penanganannya terasa lambat, bahkan tidak kunjung jelas.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan warga. Jalan yang seharusnya menjadi penopang mobilitas justru berubah menjadi sumber hambatan sehingga aktivitas ekonomi serta akses terhadap layanan dasar ikut terganggu.
Ketika masalah yang sama dibiarkan berlarut-larut, yang terjadi bukan hanya kerusakan fisik jalan, melainkan juga kerusakan kepercayaan.
Masyarakat merasa hanya didengar saat masa janji tiba, tetapi ditinggalkan ketika realisasi seharusnya diwujudkan.
Kita masih ingat berita dari media Ekorantt.com pada 9 Mei 2026 tentang “Aksi Swadaya Ibu-ibu di Manggarai Perbaiki Jalan Rusak.” Peristiwa itu terjadi di Kampung Topak, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.
Kisah tersebut menjadi contoh nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Padahal, pemerintah seharusnya hadir lebih dulu karena memiliki anggaran dan kewenangan. Namun yang muncul justru janji, sementara kebutuhan warga dibiarkan menunggu tanpa kejelasan.
Padahal, jalan yang layak bukanlah kemewahan.
Jalan adalah kebutuhan dasar agar warga bisa bekerja, mengantar anak ke sekolah, membawa hasil panen ke pasar, serta mengakses layanan kesehatan. Ketika warga sampai harus bergotong royong memperbaiki jalan sendiri, itu bukan sekadar bentuk kepedulian.
Di balik aksi swadaya tersebut tersimpan pesan bahwa negara belum menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
Namun, di tengah ketidakpastian dan janji pemerintah yang tak kunjung datang, warga Kampung Topak tidak patah semangat.
Sebaliknya, mereka bertekad memperbaiki jalan rusak melalui semangat gotong royong. Dalam keterbatasan, mereka saling bahu-membahu, menggalang dana dan tenaga, menghimpun sumber daya, lalu bekerja bersama demi menghadirkan akses yang lebih baik bagi kehidupan mereka.
Melalui gotong royong, warga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terus menunggu kata-kata janji. Mereka memahami bahwa ketidakadilan dan ketidakpastian tidak boleh menghentikan tekad untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Setiap batu yang dipindahkan dan setiap lubang yang ditimbun menjadi simbol perjuangan bahwa mereka tetap memiliki daya, tetap memiliki suara, dan tetap mampu mengubah nasib sendiri.
Aksi swadaya ini juga menegaskan bahwa harapan masih ada. Warga Kampung Topak tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga berupaya memulihkan rasa percaya diri serta identitas mereka sebagai bagian dari bangsa yang merdeka.
Karena itu, saya patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Kampung Topak. Semangat juang dan solidaritas sosial yang mereka tunjukkan layak menjadi inspirasi bagi banyak pihak tanpa menunggu janji pemerintah.
Meski demikian, di balik usaha warga Kampung Topak tersimpan kritik mendalam terhadap pemerintah. Kritik itu muncul karena janji-janji kerap tidak ditepati, sehingga menimbulkan kekecewaan dan perasaan bahwa warga tidak benar-benar diperhitungkan. Warga telah menunjukkan ketahanan, tetapi kepercayaan kepada pemerintah tetap diuji oleh waktu.
Karena itu, aksi swadaya tidak semata-mata dapat dipahami sebagai upaya teknis memperbaiki jalan. Aksi ini juga adalah bentuk kepedulian sekaligus peringatan agar pemerintah lebih serius menunaikan tanggung jawab.
Pemerintah perlu memperbaiki cara pandang, tidak cukup hanya melontarkan janji, melainkan harus mengambil langkah nyata. Masyarakat Kampung Topak dan seluruh masyarakat Manggarai berhak merasakan keadilan serta kesejahteraan.
Pada akhirnya, harapan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai doa. Harapan itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar berjalan.
Karena itu, pemerintah ke depan perlu memperbaiki cara kerja: mempercepat respons terhadap keluhan warga, memastikan anggaran tepat sasaran, serta membuat mekanisme pengawasan agar tidak ada lagi janji yang tertunda tanpa alasan.
Kepemimpinan yang responsif dan accountable sangat dibutuhkan agar janji tidak berhenti sebagai retorika.
Masyarakat harus melihat bukti nyata, bukan sekadar wacana. Dengan tindakan yang jelas dan transparan, kepercayaan publik dapat dipulihkan. Dan ketika kepercayaan sudah kembali, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pembangunan bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi kolaborasi antara negara dan warga.
Membangun kembali kepercayaan memang tidak mudah. Namun, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, masa depan yang lebih cerah dapat diraih. Harapan warga Kampung Topak dan seluruh masyarakat Manggarai bukanlah sekadar impian.
Harapan itu bisa terwujud apabila semua pihak bekerja dengan niat dan komitmen yang sungguh-sungguh bukan hanya janji kosong, melainkan janji yang dibuktikan melalui kerja nyata. (**)
