RUTENG, BERITA FLORES- Polemik SMKN 1 Wae Rii kini memasuki babak baru. Dilaporkan sebelumnya, puluhan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) dan guru komite SMK Negeri 1 Wae Rii menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang sekolah itu pada Senin, 13 Juli 2020. Para demonstran mendesak Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Wae Rii, Yus Maria D Romas agar segera mundur dari jabatannya karena diduga melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Merespon persoalan tersebut, tiga orang Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membidangi Pendidikan dan Ketenagakerjaan lansung menyambangi SMKN 1 Wae Ri’i, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai pada Sabtu, 25 Juli 2020.
Hadir pada kesempatan itu antara lain; Wakil Ketua II Aloysius Malo Ladi (Fraksi PKB), Yohanes Rumat (Fraksi PKB), dan Yeny Veronika (Fraksi PAN). Legislator tersebut hadir di SMKN 1 Wae Ri’i sebagai bentuk respon terhadap aksi demonstrasi puluhan guru SMKN 1 Wae Rii yang tergabung dalam Solidaritas guru komite dan guru PNS pekan lalu.
“Kami hadir di sini sebagai respon terhadap persoalan SMKN Wae Ri’i yang sudah viral di NTT bahkan tingkat Nasional. Selain dengar melalui berbagai media kami juga sudah menerima surat dari para guru yang berdemo,” kata Aloysius Malo Ladi kepada wartawan.
Baca: Diduga Korupsi Dana BOS, Kepsek SMK Negeri 1 Wae Rii Diminta Mundur
Aloysius menjelaskan, kehadiran mereka di Wae Rii semata-mata untuk medapatkan keterangan yang jelas dan berimbang dari berbagai pihak yang bermasalah yakni para guru dan kepala sekolah. Karena itu dalam kesempatan tersebut ketiga legislator dari Komisi V menghadirkan kepala sekolah, para guru komite dan guru PNS, Ketua Komite, beberapa orangtua murid dan sejumlah siswa-siswi.
Pada pertemuan tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan terkait persoalan yang mereka hadapi. Berdasarkan pantaun wartawan, pihak-pihak terkait diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan. Keterangan dari para pihak tersebut pun tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang sebelumnya yang telah ditayang sejumlah media massa.
Aloysius mengakui, setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait, ketiga legislator pun cukup puas dengan penjelasan dan data yang diberikan. Aloysius berjanji akan melaporkan data dan keterangan yang diterimanya kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Selain itu, dia bersama anggota Komisi V lainnya akan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi NTT untuk membahas persoalan SMKN 1 Wae Rii.
“Kami datang bukan untuk menentukan siapa salah, siapa benar. Tugas kami adalah mengumpulkan data dan mendengarkan aspirasi dari semua pihak. Kami hadir utk mendapatkan informasi yang objektif. Setelah ini kita akan adakan sinkronisasi data. Data yang kami miliki dengan data dari dinas pendidikan,” kata Aloysius.
KBM tetap Dijalankan
Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PAN, Yeny Veronika mengaku prihatin dengan persoalan yang sedang terjadi di SMKN 1 Wae Rii. Padahal kata dia, lembaga vokasi itu merupakan salah satu sekolah teladan di Provinsi NTT bahkan telah berprestasi hingga level nasional.
Politisi PAN itu pun menyayangkan persoalan ini terjadi antarguru di sekolah berprestasi itu. Meskipun demikian, pihaknya berharap, kemelut yang terjadi antarguru di sekolah kejuruan itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Proses belajar mengajar tidak boleh terganggu. Para guru boleh ada persoalan tetapi anak-anak jangan dikorbankan. Kegiatan Belajar Mengajar atau tanggungjawab para guru tetap harus dijalankan,” pinta Yeny.
Baca: Dituding Korupsi Dana BOS, Kepsek SMKN 1 Wae Rii Beri Klarifikasi
Sementara itu, Juru Bicara Solidaritas Guru Komite dan Guru PNS, Fransiskus Jehoda mengapresiasi kehadiran para anggota DPRD Provinsi di sekolah mereka. Ia pun berjanji dan mengajak para koleganya untuk berkomitmen mengutamakan kepentingan para siswa.
“Sekali pun kita para guru berada dalam kemelut, tetap saja yang paling utama dan paling penting adalah siswa. Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini kita tidak lagi mengkotak-kotakan diri,” kata Fransiskus di sela-sela memberikan klarifikasi.
Di samping itu, Fransiskus juga meminta kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar segera memberikan keputusan terkait aspirasi yang mereka sudah sampaikan.
“Kami tetap memberikan mosi tidak percaya kepada kepala sekolah. Kami juga tetap menuntut pemberhentian ibu Yus sebagai kepala sekolah,” tegas Jehoda.
Meski begitu, demi para siswa, sebagai guru pihaknya tetap menjalankan tugas untuk mendidik peserta didik di sekolah itu. Ia juga berharap kepada Gubernur NTT agar segera memberikan keputusan tegas supaya segera terjadi langkah-langkah pemulihan terhadap situasi yang terjadi. (R11/TIM).