RUTENG, BERITA FLORES- Berbagai upaya mendukung keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan Fransiskus Gero selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadis PPO) Kabupaten Manggarai.
Salah satu langkah yang ditempuh Kadis Frans adalah memperkuat mindset dan karakter para guru. Komitmen itu ia tegaskan di depan para guru ketika menghadiri kegiatan bertajuk ‘Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Tingkat SMP se-Kecamatan Cibal dan Cibal Barat’ di Aula Gereja Paroki Pagal pada Senin, (22/5) pagi.
Bagi dia, jika mindset dan karakter para guru tidak siap maka tidak ada gunanya peluncuran program kurikulum merdeka. “Sampai dengan hari ini Mas Nadim Makarim sudah meluncurkan episode merdeka belajar yang ke-24. Episode 1 itu kita buat apa, apanya untuk kita, apa yang mau kita buat. Jadi jangan tunggu didorong orang lain untuk kita berbuat sesuatu,” tegas dia.
Ia juga mendorong seluruh sekolah di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat agar segera beralih ke kebijakan berbasis android dalam melaksanakan ujian sekolah. Sebab kebijakan berbasis android, kata dia, dapat menghemat biaya dan bernuansa ekologis. “Tidak ada sampah. Jadi ini kebijakan bernuansa ekologis,” tambah dia.
Selain itu, ia juga membeberkan berbagai kebijakan yang sering diprotes para guru selama ini. Pertama, tentang P3K. Dari 1.500 lebih yang ikut tes pertama, beber dia, 600 orang telah mendapat SK penempatan. Lalu terkait yang mengikuti ujian opsi pertama dengan menggunakan kebijakan komputerisasi, hasilnya terdapat 604 guru yang lulus dan 200 lebih guru yang lulus passing grade.
“Selama ini peserta yang ikut tes P3K selalu menilai pemerintah tidak bekerja. Lalu ada yang bilang data dari pemerintah tidak ada yang beres,” ujar Kadis Frans.
Kebijakannya waktu itu, lanjut dia, ada yang ditempatkan di luar NTT tetapi banyak guru yang protes sehingga ia pun memilih berjuang sampai ke DPR RI demi merealisasikan permintaan para guru. Hasilnya para guru dikembalikan. Namun resikonya, ungkap dia, banyak guru yang tidak dapat tempat karena jumlah sekolah terbatas.
“Mereka yang lulus passing grade sangat banyak, belum lagi yang prioritas 3. Ketika mayoritas yang lulus prioritas 1, lalu yang prioritas 3 bilang negara ini tidak adil. Demikian sebaliknya. Terus bagaimana?,” tanya dia.
Yang ke dua, tentang tamsil. Tahun ini, beber alumni GMNI itu, pemerintah tetap membayar tamsil dan sudah dilakukan. Total anggaran tamsil untuk 3.370 guru di Kabupaten Manggarai kurang lebih menghampiri angka 18 miliar. Lalu di tahun 2023, kata dia, terdapat 587 guru yang baru pertama kali menerima tamsil. Sehingga keputusannya, nominal pembagian tamsil tidak naik.
“Yang sudah dapat tamsil minta naik sementara yang sama sekali belum dapat minta agar diakomodir menjadi penerima tamsil. Lalu mana yang akan kita pilih? Itulah keadilan, jangan ego. Tapi kan ada orang yang minta naik harus naik. Jadi pemerintah mengelola kebijakan itu dari seluruh aspek,” tegasnya.
Lalu di tahun 2023, ungkap dia, pemerintah akan menggelontor anggaran yang cukup fantastis untuk pengadaan fasilitas sekolah. Sebesar 70-an miliar bersumber dari dana Program Sekolah Gratis (PSG) dan 24 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana itu akan diterima langsung oleh pihak sekolah untuk membangun ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan.
“Nanti ada 86 pembangunan ruang kelas untuk SMP, jamban 39, UKS 21, perpustakaan 3, ruang guru 20, laboratorium komputer 30, dan peralatan TIK 58,” tutupnya.
Penulis: Heri Mandela.
