RUTENG, BERITA FLORES – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ruteng menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya untuk meningkatkan pelayanan hukum dan melindungi hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kepala Rutan Kelas IIB Ruteng, Heri Sutriadi mengatakan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya dilakukan saat menerima kunjungan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, Fransiskus Ramli Boy Koyu bersama staf pada Selasa (4/4).
Menurutnya, perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara Rutan Ruteng dengan LBH Manggarai Raya dalam memberikan pelayanan hukum bagi WBP.
Perjanjian kerja sama itu berisi tentang kesepakatan antara Rutan Ruteng dan LBH Manggarai Raya dalam melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dalam memberikan pelayanan hukum dan perlindungan hak bagi warga tahanan.
Melalui perjanjian kerja sama itu juga, Rutan Ruteng menyediakan ruang bagi LBH Manggarai Raya untuk melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum sesuai yang dibutuhkan WBP.
Heri berharap, perjanjian kerja sama itu akan memperkuat peran LBH Manggarai Raya dalam memberikan bantuan hukum secara terintegrasi dan sistematis kepada WBP di Rutan Kelas IIB Ruteng.
“Kami sangat berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Rutan Ruteng, serta memberikan perlindungan hak-hak tahanan yang lebih baik,” ungkap Heri.
Pada kesempatan itu, Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli Boy Koyu, mengatakan perjanjian kerja sama dengan Rutan Ruteng merupakan langkah positif dalam memperbaiki kualitas pelayanan hukum dan perlindungan hak-hak WBP.
“Saya dan rekan-rekan di LBH Manggarai Raya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Rutan Ruteng. Ini adalah tahun kelima kerja sama antara LBH Manggarai Raya dan Rutan Ruteng. Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran LBH Manggarai Raya terhadap seluruh masyarakat miskin untuk wilayah Manggarai Raya yang sedang berhadapan dengan masalah hukum khususnya kepada WBP‘’, tutur Direktur LBH itu.
Penulis: Heri Mandela
