RUTENG, BERITA FLORES- Sub Cluster Network (SCN) Lingko Lodok Manggarai melibatkan anak dan remaja disabilitas, pemerintah desa, orang tua pendamping, guru, dan siswa dalam kegiatan di Kantor Kecamatan Ketang, pada Jumat, 13 November 2026.
SCN Lingko Lodok merupakan jaringan kerja lokal yang bergerak dalam program pendampingan, pemenuhan hak-hak, serta pemberdayaan anak dan remaja—khususnya anak dan remaja penyandang disabilitas.
Organisasi ini mencakup tiga lembaga, yaitu Yayasan Karya Murni Ruteng, Yayasan Ayo Indonesia, dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Manggarai.
Kegiatan ini didukung Yayasan NLR Indonesia, yang berfokus pada penanggulangan kusta dan inklusi sosial penyandang disabilitas, serta Liliane Fonds, organisasi nirlaba asal Belanda yang mendorong inklusi dan peningkatan kualitas hidup anak serta pemuda penyandang disabilitas di negara berkembang.
Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis, dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya Surat Keterangan Disabilitas (SKD), presentasi dokumen kependudukan, trauma healing, serta safe guarding.
Dalam kegiatan ini, mereka melibatkan Paulus Ngambol Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pedo H. Hironimus Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.
Sementara pemeriksaan kesehatan, SCN menggandeng dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Ketang.
Camat Lelak, Repartus M.A. Aman berkata, gempa bumi pada Agustus lalu tidak hanya merusak bangunan rumah maupun fasilitas umum, namun berdampak pada kondisi psikologis.
Ia berkata, kondisi ini sangat potensi, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Namun sejauh ini, pusat perhatian pemerintah masih fokus rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan.
“Kita ketahui yang butuh perhatian serius, yaitu kondisi psikologis masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kita yang kelompok rentan.”
Selain itu, menurutnya, pemeriksaan kesehatan bukan sekedar melengkapi dokumen administrasi, tetapi harus memastikan bahwa semua warga memperoleh hak yang sama untuk hidup sehat, aman, bermartabat, dan mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
“Kita tidak boleh membiarkan keterbatasan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita menjadi alasan bagi seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya.
Repartus meminta pemerintah desa untuk tidak sekadar pendataan hanya memenuhi administrasi, namun lebih dari itu harus mengetahui kondisi warganya.
Sebab itu, pelayanan dapat dilaksanakan tepat sasaran.
Dia juga meminta para orangtua pendamping selalu menciptakan ruang aman bagi anak-anak. Orangtua, katanya, harus mengenali secara baik prilaku anak.
“Karena orang tua ini adalah orang yang paling dekat dengan saudara-saudari kita penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Ia menyadari bahwa untuk mencapai itu harus melibatkan banyak pihak. Keterlibatan lintas sektor sangatlah penting.
“Kita semua dapat melihat bahwa kegiatan hari ini memiliki pendekatan yang sangat luar biasa baiknya.”
Repartus berpendapat persoalan penyandang disabilitas tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Karena itu, kerjanya tidak boleh sendiri-sendiri.
“Mari kita membangun komunikasi, membangun koordinasi dan kerjasama yang berkelanjutan, agar setiap program yang ditemukan dalam kegiatan hari ini, setiap persoalan yang ditemukan hari ini, dapat ditindaklanjuti,” pintanya.
Ketua SCN Manggarai, Elias Dagung berkata, kegiatan ini adalah bagian dari hasil program BEN Lingko Lodok.
Ia bilang, tujuan program tersebut meningkatkan harkat dan martabat anak dan remaja disabilitas.
“Program ini membangun jejaring yang efektif,” katanya.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan misi BEN; setiap anak dan remaja dengan disabilitas hidup bermartabat dan sepenuhnya inklusif.
Elias mengemukakan bahwa program BEN punya kesempatan strategis untuk memperkuat inklusif di Manggarai.
“Tapi kolaborasi multisektoral. Kami melibatkan pemangku kepentingan untuk perubahan sistematik,” tutupnya. (AP).
