RUTENG, BERITA FLORES-Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT menggandeng Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menggelar workshop untuk memwujudkan Persamaan Gender. Workshop bertema “Peran PKK dalam Upaya Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial” itu berlangsung selama tiga hari mulai sejak Selasa, 16 hingga Jumat, 19 Desember 2019.
Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai, Yeni Veronika, SH mengatakan, hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai seorang kaum perempuan.
Ia menjelaskan, hak asasi perempuan tersebut berdasarkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Konvensi itu, kata dia, telah ditandatangani pada 1979 bahkan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan.
“Hal ini bertujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan,” kata Yeni di hadapan peserta kegiatan workshop itu.
Anggota DPRD Provinsi NTT itu menuturkan bahwa, rujukan program pembangunan yang berkesetaraan gender diatur juga dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Di mana diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
“Untuk mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Juga menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan gender serta menghimpun faktor-faktor penyebab perbedaan gender,” jelas dia.
Selain memwujudkan kesetaraan gender, workshop ini juga membahas masalah sanitasi. Untuk itu, sanitasi memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan (perempuan, perempuan kepala rumah tangga perempuan disabilitas).
Menurut Yeni, melalui kegiatan workshop ini sudah selayaknya PKK kembali menyuarakan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pembangunan, baik dalam isue sanitasi bersama Yayasan Plan International Indonesia maupun isue-isue lainnya.
“Melalui 10 program pokok PKK yang akan diimplementasikan dalam Program
Kerja di 4 Pokja PKK. Sehingga program-program pembangunan dan PKK bisa membantu mewujudkan kesetaraan gender dan terpenuhinya hak perempuan di semua lini,” ungkap dia.
Selain itu lanjut dia, SDG 5 mengamanahkan tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Bahkan meningkatkan peran perempuan merupakan prioritas utama dalam memberdayakan perempuan.
Ia menjelaskan, PKK sebagai sebuah organisasi perempuan yang secara struktur berada di level pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan diharapkan mampu memberikan ruang bagi perempuan dalam berorganisasi, beraktivitas dan berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan.
“Tidak hanya sebagai sebuah gerakan perempuan struktural dengan aktivitas yang dihubungkan dengan konsep domestifikasi perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga dengan tanggungjawab terhadap keluarga, tetapi perempuan sebagai bagian dari agen perubahan. Perubahan sebagai individu, agen perubahan bagi
keluarganya, agen perubahan bagi komunitasnya melalui organisasi PKK,” cetus dia.
Yeni mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Yayasan Plan International Indonesia (YPIl) melalui Proyek Wator for Women (WoW) yang merupakan dukungan pemerintah Australia melaksanakan program 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Mayarakat (STBM) yang dintegrasikan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saat ini di Kabupaten Manggarai, PKK sebagai organisasi perempuan sudah menjadi bagian dari tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat baik di tingkat desa maupun kabupaten,” pungkas dia.
Ia mengajak semua anggota PKK harus mempunyai peran dalam mengkritisi isue-isue sanitasi yang lebih berkesetaraan gender, misalnya bagaimana mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga (tugas pengasuhan anak dan pekerjaan domestik adalah pekerjaan bersama antara perempuan dan laki-laki). Pihaknya juga mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan dalam isue sanitasi yang selama ini menjadi ranah laki-laki (sedangkan perempuan adalah pihak yang paling paham dengan isue sanitasi). Ia juga memastikan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan demi kelancaran program ini.
Sementara itu, Provincial Coordinator Project WfW YPII, Juliani F. Talan mengatakan, pihaknya mengahdirkan para peserta PKK dati setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai. Mereka masing-masing mengutus tiga orang dan juga 6 orang dari PKK Kabupaten.
“Sedangkan narasumbernya dari lembaga Kalyana Mitra Jakarta, masing2 Ibu Lilis dan ibu Mike,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa, Workshop peran PKK dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial ini bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pembangunan, baik dalam isue sanitasi maupun isue-isue lainnya.
“Kegiatan ini berlangsung selama empat hari,” jelas dia.
Ia berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para perempuan Manggarai untuk terus menerus memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk itu, harus melibatkankan diri dalam setiap agenda pembangunan. Bahkan para perempuan harus menunjukkan eksistensi dan kemampuan terbaik mereka menjadi agen perubahan. (TIM).
