Ruteng, Beritaflores.com – Kejaksaan Negeri (Kejari), Manggarai, NTT, melalui Jaksa Penuntut Umum, Hero Ardi Saputra, menuntut terdakwa DD 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp3.000.000, subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Tuntutan itu dibacakan saat sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap DD dihadapan penasehat hukumnya, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Ruteng, Jum’at (1/3) Pukul 14.00 WITA.
“Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”, terang Kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Zaenal Abidin, dalam keteragan tertulis yang diperoleh, Jum’at sore.
Terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, lanjut Zaeenal, terdakwa DD diberikan kesempatan untuk mengajukan Pledoi atau pembelaannya pada persidangan berikutnya.
Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi kasus DD ini sudah digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Ruteng, Rabu (28/2) lalu.
DD kemudian didakwa melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.
Terkait dakwaan itu, terdakwa DD yang disebut-sebut menjabat sebagai wakil ketua II DPRD Manggarai Timur bersama penasehat hukumnya menyatakan menerima dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi.
Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menghadirkan enam orang saksi dari unsur Bawaslu Manggarai Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
“Diharapkan keterangan dari para saksi bisa membuat duduk perkara ini semakin jelas. Sementara terhadap seluruh keterangan para Saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan sehingga sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi a de charge di hari yang berbeda”, kata Zaeenal.**
