RUTENG, BERITA FLORES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, NTT berhasil menahan Kades Bangka Lao berinisial GSK Kamis, 11 Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WITA. Tersangka GSK ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun 2017-2019 senilai Rp544 juta.
Kasi Intel Kejaksaan Manggarai, Rizky, SH mengatakan pihaknya telah menahan Kepala Desa Bangka Lao usai menerima pelimpahan berkas tahap II oleh penyidik Polres Manggarai. Rizky menjelaskan Tim Pidsus akan segera melakukan tahapan sesuai regulasi untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Tipikor.
“Telah dilakukan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, red) dari penyidik Polres Manggarai kepada Jaksa Penuntut Umum, Daniel Merdeka Sitorus,SH dan Yuvanda Hardyan Saputra,SH, terhadap tersangka GSK selaku Kepala Desa Bangka Lao periode 2016 s/d 2022,” ujar Rizky kepada wartawan Kamis, (11/08/2022).
Jaksa Rizky menuturkan, GSK merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi pendapatan dan belanja Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Ta 2017,2018 dan 2019 yang menyebabkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp544.523.901,00.
Saat ditahan, GSK didampingi penasihat hukumnya Anton Jeraman,SH dan terdakwa GSK dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-90/N.3.23/Ft.2/08/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, di Rumah Tahanan Polres Manggarai selama 20 hari ke depan terhitung mulai 11 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022 mendatang.
Jaksa Rizky mengungkapkan, terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RED).
