BERITA FLORES — Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Puskesmas Tanggaba Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2019 terus bergulir.
Kali ini, giliran staf teknis Cv Siska dipriksa sebagai saksi dalam persidangan perkara pembangunan puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Kajari Sumba Sundoro Adi, S.H.,M.H. melalui Kepala Seksi Intelijen Barat Varian Jati Utomo, S.H mengatakan, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumba Barat menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan SBD dan Bendahara dalam persidangan perkara Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) Dak Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sumba Barat Daya.
Karena itu, JPU kembali menghadirkan satu orang saksi berinisial Y dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang digelar secara Virtual pada Selasa 18 Mei 2021.
“Y dimintai keterangannya sebagai saksi perkara Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) Dak Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Sumba Barat Daya dalam sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang digelar secara Virtual,” kata Varian.
Dia menjelaskan, dalam keterangannya Saudara Y menyatakan dirinya yang menandatangani berkas-berkas terkait kontrak kegiatan Cv. Siska sedangkan saudara D yang melakukan pembelian material pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019 itu.
Dikatakan, pemeriksaan saksi tersebut dalam rangka proses pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa STA selaku PPK. Dimana, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 881.859.542.
Untuk itu, kata Varian, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
” jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” katanya. (Efren/Berita Flores)
