Ruteng, Beritaflores.com – Pemerintah desa (Pemdes) Golo, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT, meraih penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kelas IV Cabang Manggarai Barat.
Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah desa Golo sebagai desa nomor satu kategori desa dengan Administrasi Kepesertaan BPJS terbaik dari seluruh desa se-Kabupaten Manggarai.
Tak hanya piagam penghargaan, dalam kesempatan itu juga pemerintah desa Golo turut mendapatkan sejumlah hadiah lainnya.
Hadiah-hadiah itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Jahang Fansi Aldus, dan diterima oleh kepala desa Golo, Harbu Edusrdus, S.Pd pada Kamis 17 Oktober 2024 dalam giat rapat koordinasi penguatan jaringan pengaman sosial ketenagakerjaan melalui pemerintah desa sekabupaten Manggarai, bertempat di Aula Efata Ruteng.
Selain Sekda Jahang, turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya; Kadis PMD Manggarai, Kasipidum Kejaksaan Negeri Manggarai, Kadis Ketenagakerjaan, Perwakilan dari KPP Rratama Ruteng, Perwakilan dari Kantor Pos, Kepala BPJS Manggarai Barat serta peserta dari 145 desa sewilayah Manggarai.
Terkait itu, Edho, sapaan akrab kades Golo dalam keterangannya kepada Beritaflores, Sabtu 19 Oktober 2024, menyampaikan terima kasih kepada pemda Manggarai dan pihak BPJS cabang Manggarai Barat.
“Selaku pemerintah desa Golo, kami tentunya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga Kepada Pemda Manggarai serta pihak BPJS yang telah menetapkan desa Golo sebagai Desa terbaik dalam Administrasi perlindungan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan”, ucapnya.
Pihaknya mengaku, apa yang menjadi raihan atas dukungan Pemda Manggarai dan BPJS cabang Manggarai Barat saat ini merupakan sebuah motivasi untuk kemudian dirinya selaku kepala desa Golo terus berupaya sebaik mungkin dalam urusan mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), baik terkait perlindungan sosial maupun kegiatan lain apapun yang bermanfaat.
“Tentu ini sebuah motivasi. Bagi kami, penyisihan ADD untuk dianggarkan dalam program perlindungan sosial ini sangat penting bagi kelembagaan desa. Resiko Kerja itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Maka pentingnya kita menjamin perlindungan sosial bagi semua pemerintah desa. Apalagi hal ini sangat jelas di dukung oleh regulasi”, terangnya. (*)
Penulis: Andy Paju
