RUTENG, BERITA FLORES- Bakal calon bupati Manggarai Maksi Ngkeros memberikan banyak catatan kritis terhadap Bupati Heri Nabit dan Wakil Bupati Heri Ngabut (H2N) periode 2020-2025.
Di mata Maksi Ngkeros, kondisi Kabupaten Manggarai kian memburuk selama dipimpin oleh rezim H2N.
“Rupanya daerah kita yang sekarang ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Kalau diperhalus ya sedang tidak baik-baik saja dan sangat memprihatinkan,” ujarnya saat mendaftarkan diri di Partai Demokrat Manggarai pada Senin siang, 22 April 2024.
Menurutnya sejak rezim H2N dilantik hingga saat ini tidak pernah mampu untuk bekerja sama.
Rezim H2N cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga mendewakan kepentingan sendiri, kelompok, dan golongan ketimbang kepentingan rakyat.
“Sebuah daerah kalau pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan urusan-urusan pribadi dari pada urusan rakyat maka kemana rakyat ini harus mengadu? Kapan rakyat kita ini baru bisa diperhatikan oleh pemimpin? Apa yang mau diharapkan oleh rakyat?,” tanya Maksi.
Sebab itu ia pun menawarkan solusi untuk mencari pemimpin yang sudah selesai dengan urusan pribadi sehingga bisa lebih fokus untuk mengurus pelayanan terhadap masyarakat.
Ia membeberkan realitas di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perekonomian, bidang tata kelola lingkungan, infrastruktur, dan juga tata kelola pemerintahan Kabupaten Manggarai saat ini sudah kehilangan arah.
“Tidak tahu mau dibawa kemana daerah ini ke depan,” ujar Maksi dengan nada geram.
Ia mengatakan tahun 2023 angka kematian ibu meningkat ditambah masalah stunting yang sungguh memprihatinkan.
Selain itu, di tahun yang sama angka kematian ibu dan anak masih terjadi. Sehingga ia pun memastikan indeks kesehatan masyarakat Manggarai menurun.
Ironisnya, imbuh Maksi, dalam kondisi seperti itu pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk memberhentikan 249 tenaga kesehatan.
“Dan ini sangat-sangat ironis. Di saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, sebagian besar tenaga kesehatan diberhentikan. Sedih daerah ini dan sedih rakyat ini. Ke mana masyarakat akan mengadu,” sambungnya.
Maksi menegaskan kesehatan merupakan urusan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sebab hal ini menyangkut hak-hak dasar yang harus diperoleh rakyat.
Maksi secara blak-blakan menilai seluruh indikator-indikator yang dicapai Heri Nabit tidak ada satu pun yang meningkat.
“Kalau tidak ada yang meningkat mau dikasih nilai berapa? Yang pastinya tidak ada nilai lah makanya harus diganti,” tegas Maksi.
Sementara menyikapi persoalan 249 Nakes yang diberhentikan Bupati Nabit, Maksi bertekad akan mengembalikan mereka pada posisinya jika terpilih menjadi bupati periode 2024-2029.
“Saya siap untuk mempekerjakan kembali 249 tenaga kesehatan pada posisi semula demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Heri Mandela.
