RUTENG, BERITA FLORES – Pemerintah Kabupaten Manggarai, NTT mendeklarasikan capaian 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Rabu, 4 Agustus 2022. Untuk itu, Kabupaten Manggarai menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sukses mencapai pilar 1 dan 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, capaian 100% akses CTPS ini merupakan akselarasi yang pesat dari sebelumnya pada tahun 2020 yang hanya sebesar 40,3%. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai didukung Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dalam mengupayakan STBM di wilayah ini sejak beberapa tahun terakhir.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mempertahankan pilar 1 dan 2 STBM sekaligus mencapai 5 pilar STBM pada 2024 disampaikan melalui prosesi adat ‘Titong Agu Toing Latang Sanggen Taung Weki Kabupaten Manggarai’. Prosesi komitmen adat ini bertujuan untuk membudayakan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjalankan STBM, seperti Stop BABS dan CTPS sampai ke anak cucu.
Baca Juga: Plan Indonesia Sukses Dorong Pemkab Manggarai Capai ODF 100 Persen
Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit dalam sambutannya menyatakan, Deklarasi Pilar 1 dan 2 ini merupakan capaian yang membanggakan. Namun, hal tersebut bukan akhir dari segala upaya untuk mengubah perilaku kebersihan dan sanitasi masyarakat.
“Ini menjadi pemicu untuk mendorong tercapaianya pilar 3, 4, dan 5 STBM, serta mempertahankan perilaku positif pilar 1 dan 2 masyarakat yang telah berubah,” ujar Herybertus.
Dr. Anas Ma’ruf, MKM, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan turut hadir mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memajukan penerapan STBM di Manggarai secara menyeluruh dan tanpa meninggalkan kelompok marginal. Melalui aksi program nyata peningkatan upaya promotif dan preventif perubahan perilaku sekaligus peningkatan akses sarana yang berkualitas menjadi bagian dari upaya sensitif dan spesifik stunting secara bersama 100% Stop BABS dan 5 Pilar STBM untuk Provinsi NTT.
“Inti dari target pembangunan berkelanjutan adalah no one left behind, yang artinya tidak ada yang tertinggal. Kabupaten Manggarai membuktikan bahwa dalam penerapan STBM, anak-anak dan orang dengan disabilitas memiliki suara dan hak yang sama dengan yang lain,” tambah Anas.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengungkapkan, sejak tahun 2018, Plan Indonesia melalui proyek Water for Women (WfW) mendukung Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat di wilayah tersebut, melalui penerapan STBM yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial (STBM GESI).
Ia menambahkan, komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memajukan STBM GESI selama beberapa tahun terakhir menghasilkan peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutama kelompok marginal, seperti anak-anak, orang dengan disabilitas, dan lansia.
Tercatat, sebanyak 48.927 anak-anak dan 6.779 orang dengan disabilitas di Kabupaten Manggarai telah mendapatkan dampak positif dari proyek WfW.
“Dengan semangat yang tinggi diharapkan angka ini akan terus bertambah dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diterapkan secara berkelanjutan,” lanjut Dini.
Hingga saat ini, proyek WfW telah membantu 12 kecamatan dan 171 desa di Manggarai. Semua desa tersebut sudah terverifikasi Pilar 1 sampai 3 STBM dengan jumlah kepala keluarga yang mendapatkan manfaat sebanyak 104.251 keluarga yang terdiri dari 165.252 penduduk laki-laki dan 164.757 penduduk perempuan.
Selain itu, WfW juga membantu membangun toilet dan sarana cuci tangan yang ramah disabilitas di 47 fasilitas publik yang terdiri dari 12 sekolah dan 35 fasilitas kesehatan. Selain itu, proyek WfW juga mendorong keterlibatan lebih dari 230 pemimpin perempuan dalam tim STBM di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, yang sebelumnya jarang ditemukan dalam struktur organisasi tim STBM.
“Kerja sama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Plan Indonesia ini mendorong pencapaian target nasional untuk akses air dan sanitasi layak secara universal, termasuk kelompok termarginalkan pada tahun 2030,” tandas Dini. (Ronald/RED).
