RUTENG, BERITA FLORES – Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut mengapresiasi Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia, karena selalu memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat di daerah itu melalui berbagai program.
Wabup Heri menjelaskan hal itu saat membuka secara resmi Rapat Pleno Hasil Verifikasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Kabupaten Manggarai di Aula Efata Ruteng, Jumat, 17 Juni 2022.
Program ini merupakan kerja sama antara Pemkab Manggarai dengan Yayasan Plan International Indonesia melalui Water for Woman Project. Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Water for Women (WfW) Yayasan Plan Internasional Indonesia.
Wabup Heri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Plan Indonesia yang selalu memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat Manggarai melalui berbagai program.
“Saya memberikan apresiasi kepada Plan Indonesia yang selalu punya kreasi dalam kerja sama dengan pemerintah yang hadir untuk memastikan, bahwa yang mengurus ini daerah bukan hanya pemerintah, tetapi ada kelompok lain yang selalu ingin berpartisipasi,” ujarnya.
Wabup Heri menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah, supaya tidak ada yang merasa hebat sendiri dan mau jalan sendiri.
Menurut Wabup Heri, penting juga mendiagnosa soal untuk kemudian diketahui dan mampu memberikan solusi, tentunya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
“Saya berharap, dalam keterbatasan itu tetap berdoa supaya Tuhan memberi energi pada kita, berdamai dengan kekurangan tetapi pelaksanaan tugas akan selesai” ujarnya.
“Verifikasi cuci tangan pakai sabun harus efektif, supaya pemerintah tidak salah menentukan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan itu” tambahnya.
Kebiasaan cuci tangan pakai sabun kata Wabup Heri, harus disosialisasikan dengan baik, edukasi harus dilakukan secara masif agar ada kesadaran bersama yang timbul di tengah masyarakat.
Namun, salah satu kendala di Manggarai masih ada wilayah yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih, sehingga cuci tangan pakai sabun ini susah diwujudkan. Hal tersebut akan menjadi tugas pemerintah untuk secara perlahan memenuhinya.
“Kiranya perjumpaan pada kegiatan ini betul mengubah mindset supaya rakyat kita betul-betul memperhatikan sendi-sendi kesehatan,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Manggarai, Drs. Hilarius Jonta menjelaskan, rapat pleno ini dilakukan setelah proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Provinsi NTT terkait cuci tangan pakai sabun di Manggarai. Cuci tangan pakai sabun merupakan Pilar II Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Gesi.
“Dalam melakukan verifikasi tidak sedikit pun intervensi dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Hasil verifikasi itu akan diplenokan kepada kita semua pada hari in,i” ujarnya.
Baca Juga: Plan Indonesia Sukses Dorong Pemkab Manggarai Capai ODF 100 Persen
Sementara itu, Ketua Rombongan Tim Verifikasi Pilar 2 CTPS Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi NTT, Richard Dasales memaparkan sejumlah data penting hasil temuan saat melakukan verifikasi lapangan pilar 2 STBM Kabupaten Manggarai.
Richard mengatakan, berdasarkan surat bernomor Pb.050/102/IV/2022 perihal undangan verifikasi pilar II, maka Tim Pokja AMPL Provinsi telah membentuk tim verifikasi STBM Kabupaten Manggarai. Tim terdiri dari perwakilan berbagai unsur/stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Mitra Pemerintah (NGO), PKK, HAKLI dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
“Dilakukan secara online dan dokumen yang diverifikasi antara lain, Berita Acara Verifikasi Pilar 2, dokumentasi lapangan (photo), serta SK Tim STBM (Kecamatan dan Desa),” ujarnya.
Ia menjelaskan, verifikasi dilakukan di 44 desa/kelurahan di 12 Kecamatan di Kabupaten Manggarai. Pengambilan sampel dilakukan di perwakilan rumah tangga miskin, rumah tangga yang memiliki bayi balita, rumah tangga dengan anggota keluarga disabilitas, rumah tangga yang berada di bantaran kali, pesisir pantai, sungai, dan rumah adat.
Staf Bappeda Provinsi NTT itu mengungkapkan, desa yang terverifikasi tanpa catatan sebanyak 99 desa. Desa yang terverifikasi dengan catatan sebanyak 72 desa. Bahkan saat ini tidak ada lagi desa yang tidak terverifikasi, dengan demikian persentasi desa yang terverifikasi telah mencapai 100 persen.
“Begitu pun persentasi kecamatan yang terverifikasi 100 persen,” pungkas dia.
Sementara jumlah KK (Kepala Keluarga) yang dikunjungi sebanyak 234. Jumlah KK yang terverifikasi sebanyak 222 dan jumlah KK yang terverifikasi dengan catatan sebanyak 12. Selain itu, jumlah desa/kelurahan yang dikunjungi sebanyak 44. Jumlah Desa/Keluarahan yang terverifikasi sebanyak 37 dan jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi dengan catatan sebanyak 7.
Richard mengungkapkan, adapun hasil temuan antara lain, pemicuan dan promkes terkait dengan CTPS sudah sangat masif dilakukan kepada semua masyarakat Manggarai melalui berbagai stakeholder seperti PKK, pemerintah desa, tim STBM, tokoh masyarakat, dan sanitarian.
Selain itu juga, pemerintah desa sudah mengalokasikan dana desa (DD) untuk pengadaan sarana CTPS. Tim verifikasi juga menemukan fakta bahwa, sabun tidak selalu tersedia dekat dengan sarana CTPS dan tidak semua anggota keluarga tahu waktu kritis cuci tangan dan cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
Lebih lanjut, pihaknya memberikan rekomendasi jangka pendek antara lain, diharapkan semua catatan perbaikan dapat diselesaikan dalam 1 minggu ke depan, seperti surat komitmen penganggaran 5 pilar STBM untuk pemicuan, promosi, dan monitoring dari semua stakeholder terkait termasuk Pokja AMPL, kepala desa, Camat, dan kepala Puskesmas.
Sementara rekomendasi jangka panjang antara lain, pemicuan STBM perlu melibatkan lebih banyak pihak misalnya lembaga keagamaan, organisasi dan masyarakat.
Di samping itu, permohonan verifikasi pilar selanjutnya dilakukan apabila sudah ada perbaikan dokumentasi (foto) kegiatan untuk pilar-pilar selanjutnya dan adanya data dukungan dana dari pemerintah (dana desa, BOK, DAK, dan APBD II) yang digunakan untuk kegiatan STBM (pemicuan, promosi, monitoring, evaluasi, verifikasi, dan deklarasi).
Turut hadir pada kegiatan ini antara lain, Pokja AMPL Provinsi, Pokja AMPL Kabupaten, kepala Puskesmas, para camat, sanitarian, dan TNI-Polri. (RED).
