LABUAN BAJO, BERITA FLORES- Warga Desa Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Flores-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalami krisis Air Minum Bersih, masalah bantuan rumah layak huni hingga Bantuan Lansung Tunai (BLT) Covid-19 di desa itu. Warga setempat menilai sejumlah program bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan setengah hati oleh pemerintah desa Orong.
Gregorius Jemaan, warga Karot, Dusun Karot mengatakan, krisis air minum bersih di Desa Orong terutama Dusun Karot merupakan masalah klasik karena sudah terjadi sejak lama. Di mana, meskipun pemasangan jaringan perpipaaan telah dikerjakan, tetapi airnya tidak ada. Untuk mengatasi masalah krisis air minum bersih, warga pun berinisiatif menggali sumur secara manual.
Ia mengaku, warga setempat sangat kesal dengan sejumlah program air minum bersih di desa itu, karena sampai saat ini masih gagal total. Padahal air minum bersih merupakan kebutuhan dasar warga, oleh karena itu harus segera dipenuhi. Ia menilai pemdes Orong hanya bisa membuat program tetapi gagal dalam pelaksanaannya.
Baca: Diduga Pecat Staf, Pjs Desa Orong Dikritik
Gregorius menambahkan, sejatinya pemerintah desa bisa melihat, memahami dan menjawab semua keresahan warga terutama masalah air minum bersih. Ia menegaskan, ketidakseriusan pemerintah desa atas kepentingan warga sangat jelas karena membiarkan warga terus mengalami masalah air minum bersih.
“Masalah air minum bersih di desa kami sudah terjadi sejak lama. Pemasangan jaringan pipa dilakukan namun airnya tidak ada. Karena itu, terpaksa kami inisiatif menggali sumur,” ujar Gregorius kepada Beritaflores.com saat ditemui di Karot pada Selasa, 21 Juli 2020.
Pihaknya tak berhenti berharap agar pemerintah desa Orong tetap memperhatikan secara serius deretan masalah sosial yang ada di desa itu.
Sehingga kesejahteraan warga desa bisa segera terwujud.
“Harapan kami cuma satu pak, pecahkan ketidakadilan sosial itu dengan kerja-kerja nyata sehingga kesejahteraan itu dapat terwujud, itu saja,” ujarnya.
Rumah Bantuan Disunat
Di samping itu, deretan persoalan yang dihadapi warga Desa Orong bukan hanya masalah krisis air minum bersih, melainkan juga persoalan rumah bantuan layak huni, pun menjadi keluhan mereka.
Teofilus Sambut, warga Dusun Karot mengatakan, dirinya dijanjikan untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni. Di mana, sebelumnya aparat pemerintah desa mendatangi rumahnya untuk difoto sebagai bukti laporan mereka.
Pihak pemdes berjanji akan memberikan bantuan rumah layak huni untuk pembangunan lantai dengan rincian material berupa 15 sak semen, satu ret pasir, dan satu ret batu. Saat mulai dikerjakan lantai, ada sebanyak 15 sak semen telah dibantu oleh pemerintah desa, sedangkan satu ret pasir tersebut tidak cukup untuk membuat lantai dengan ukuran luas rumah 7×9 meter atau 63 meter persegi.
Ia menjelaskan, untuk pengadaan material berupa batu, kala itu pemdes memberi opsi. Di mana, material berupa batu disiapkan oleh penerima bantuan, lalu pemerintah desa akan mengganti uang mereka. Namun anehnya kata dia, hingga kini pemerintah desa tak kunjung merealisasikan janji mereka.
“Awalnya mereka minta rumah saya difoto, katanya dapat bantuan. Tidak lama kemudian, bantuan luncur dengan rincian material,15 sak semen, satu ret pasir. Material pasir itu yang tidak cukup, sementara rumah saya ukuran 7×9 meter,” kata Teo kepada wartawan saat ditemui di Karot pada Selasa, 21 Juli 2020.
Teo pun meminta Kades Orong dan aparat desa agar tidak lagi menipu warga. Ia menambahkan, bantuan rumah tersebut tidak boleh dijadikan lahan untuk meraup keuntungan pribadi.
BLT Tak Tepat Sasaran
Warga Dusun Karot, Desa Orong menilai dana BLT Covid-19 di desa itu tidak tepat sasaran. Salah satu warga, Fransiskus Tommy Agung menjelaskan, pemerintah desa Orong pernah mendatangi kediamannya untuk meminta berkas berupa Kartu Keluarga (KK) salah satu kriteria sebagai penerima manfaat. Ia menuturkan, pengambilan kartu kelurga saat itu bertujuan untuk mendapat anggaran BLT DD. Anehnya kata dia, hingga kini dirinya tidak mendapatkan dana bantuan sosial itu.
Ia merasa kecewa atas kebohongan yang seringkali dilakukan oleh pemerintah desa. Meski berkas berupa KK telah diambil, tetapi malah bantuannya tidak ada. Tommy meminta Pemdes agar penyaluran BLT DD tidak boleh tebang pilih bahkan praktek nepotisme dan politis harus dihindari. Padahal secara ekonomi, dirinya sangat layak karena sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun.
“Saya kecewa pak, KK saya telah diambil untuk mendapat BLT DD. Kenyataannya tidak, itu yang saya kecewa sekali. Bicara Juknis, saya sangat pantas karena sebelumnya saya tidak pernah mendapat jenis bantuan apapun,” ujarnya kepada Beritaflores.com saat ditemui di Dusun Karot pada Selasa, 21 Juli 2020.
Tanggapan Pjs Kepala Desa Orong
Menanggapi keluhan warga, Pejabat Kepala Desa orong, Bertolomeus Badir mengatakan, mengenai krisis air minum bersih tidak masuk dalam program pemerintah desa karena sumber air tidak ada di wilayah itu. Dana untuk mengatasi krisis air minum bersih telah dialihkan ke pembangunan fisik.
“Kami sengaja tidak programkan air minum karena sumber airnya tidak ada. Karena itu kami alihkan anggaran ke pembangunan infrastruktur fisik lain. Jumlah anggarannya, saya lupa pak,” ujar Bertolomeus kepada Beritaflores.com pada Selasa, 21 Juli 2020.
Terkait Bantuan Rumah
Bertolomeus menjelaskan, pemerintah desa telah melakukan pencairan dana program bantuan rumah layak huni senilai Rp7 juta. Meski yang disediakan hanya material berupa 15 sak semen dan satu ret pasir. Sementara terkait ganti rugi batu satu ret, Bertolomeus membantah bahwa dirinya tidak mengganti rugi uang warga penerima bantuan.
“Kami dari pemdes sudah cairkan dana sebesar (tujuh juta rupiah) Rp7 juta untuk rumah bantuan. Soal saya dituding bahwa saya belum memberi uang untuk satu ret batu itu salah pak. Saya bantah. Saya sudah beri itu kemarin ke warga,” ujar dia.
Terkait BLT Covid-19
Pejabat Kepala Desa Orong, Bertolomeus Badir malah dengan santai menjelaskan secara singkat bahwa, KK yang belum belum mendapat BLT DD akan mendapat bantuan dari daerah yang bersumber dari APBD kabupaten dalam waktu dekat. Dia menambahkan, semua data-data warga yang belum mendapatkan BLT, telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan dari daerah. Bertolomeus pun meminta warga agar bersabar.
“Saya meminta warga agar bersabar. Semua nama-nama yang belum dapat bantuan BLT, dalam waktu dekat mereka mendapat bantuan dari daerah,” ujarnya kepada Beritaflores.com saat ditemui di kediamannya pada Selasa, 21 Juli 2020.
Baca: Tilap Rp30 Juta, Bekas Bendahara BUMDes Orong Kembali Disorot
Ia juga menegaskan, berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) bahwa para pegawai negeri sipil (PNS), guru kontrak daerah dan komite tidak berhak mendapatkan BLT DD, karena guru komite digaji dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
“Bagi PNS, guru kontrak daerah tidak boleh dapat BLT DD. Guru komite juga demikian, karena semua guru komite digaji dari dana BOS,” tutup Badir.
Penulis: Fensi Valentinus/Beritaflores
