BORONG, BERITA FLORES- Andreas Gantur, warga Tontong, Desa Golo Ros, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, NTT mengkritisi Kepala Desa Golo Ros, Herman Jegaut lantaran masih banyak warga belum mendapat BLT (Bantuan Lansung Tunai) Covid-19 tahun anggaran 2020.
Ia menjelaskan hal tersebut kepada wartawan melalui sambungan telepon pada Jumat, 19 Juni 2020.
Andreas mengakui, masih banyak warga di Desa Golo Ros belum mendapatkan BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) Golo Ros tahun anggaran 2020. Padahal, sebagian warga tersebut sangat layak mendapatkan BLT COVID-19 karena tidak masuk dalam program PKH (Program Keluarga Harapan) maupun program sosial lainnya.
“Ada banyak warga yang belum dapat BLT di Desa Golo Ros. Bahkan saya sendiri belum dapat BLT dari Dana Desa padahal sangat layak,” ujar Andreas.
Baca: Korupsi DD, Polisi Tahan Kades Kakor di Manggarai
Bahkan menurut Andreas, meski dua anaknya telah berkeluarga dan sangat layak mendapat BLT tersebut, namun hingga saat ini pemerintah Desa Golo Ros belum pernah melakukan pendataan terhadap dua putranya itu yang sudah menjadi kepala keluarga (KK).
Menurut Andreas, sebelumnya, ia pernah mengadu kepada Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Rofinus Prenta. Bahkan dirinya pun telah mengadu kepada pihak pemerintah Kecamatan Ranamese.
“Saya pernah mengadu ke pihak kecamatan. Tapi jawaban pihak kecamatan adalah yang berhak menentukan penerima BLT itu adalah pemerintah desa,” ujarnya.
Baca: Diduga Korupsi DD, Kades dan Sekdes Desa Ruis Diperiksa Jaksa
Saat dirinya menemui Ketua BPD, setidaknya ada 64 KK belum mendapat BLT di desa itu. Menurut Ketua BPD kata dia, data mereka telah diusulkan ke pemerntah kabupaten melalui DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk mendapatkan BLT bersumber dari APBD II.
“Saya merasa kecewa karena sampai saat ini belum diakomodir oleh pemerintah desa. Ada apa ini?,” kata Andreas.
“Saya ini belum pernah mendapat bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Saya juga bukan penerima PKH,” jelas dia.
Baca: Korupsi DD 560 Juta, Kades Salama Ditahan Kejari Manggarai Cabang Reok
Ayah empat anak itu menuturkan, meski dirinya telah menemui otoritas terkait namun belum mendapat jawaban yang memuaskan. Malah Kades Golo Ros beralasan bahwa, aparat lama pernah merasakan penggunaan anggaran negara.
“Saya berharap kepada pemerintah desa untuk serius melayani masyarakat Desa Golo Ros. Tidak boleh pilih kasih,” kritik Andreas.
Ia mengungkapkan, sebagian warga Desa Golo Ros, Kecamatan Ranamese telah menerima BLT COVID-19 bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.600.000 per Kepala Keluarga. Namun, hingga saat ini, sebagian warga belum mendapatkan bantuan sosial tersebut.
Secara terpisah, Kepala Desa Golo Ros, Herman Jegaut membenarkan bahwa, masih ada sebagian warganya belum mendapat BLT bersumber dari Dana Desa meskipun sebagian warga lainnya teleh menerima tahap pertama bantuan sosial tersebut.
“Itu benar, kalau ada pengaduan terkait warga yang tidak dapat BLT DD pada tahap pertama,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon pada Jumat, 19 Juni 2020.
Kades Herman menjelaskan, saat ini dirinya telah melaporkan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur terkait warga yang tidak mendapat BLT bersumber dari Dana Desa Golo Ros tahun 2020. Di mana, pembagian tahap pertama sudah dilakukan pada pertengahan Mei lalu.
“Saya sudah laporkan nama-nama masyarakat yang tidak dapat BLT dari DD kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur,” kata Kades Herman.
Ia menjelaskan, sebagian warga yang belum mendapat BLT dari dana desa diminta menunggu karena data nama warga telah ia laporkan kepada Dinas Sosial melalui DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Manggarai Timur.
Kades Herman mengaku, anak dari Andreas Gantur bekerja di koperasi. Menurut Herman, anak dari Andreas Gantur jarang ada di Desa Golo Ros. Meski ia mengakui, mereka merupakan warga Desa Golo Ros, Kecamatan Ranamese.
“Mereka yang hanya sekali-kali muncul di sini,” kata Kades Herman.
Sementara itu kata dia, masih banyak warga Desa Golo Ros belum mendapatkan BLT bersumber dari DD sebab, sudah mencapai kuota sebanyak 199 KK dari total anggaran sebesar Rp.119.400.000 per bulan.
“Kami pakai 35 persen dari pagu anggaran dengan besaran Rp 119.400.000 per bulan,” terang dia.
Kades Herman juga malah mempertanyakan alasan Andreas Gantur melakukan pengaduan ke sejumlah media massa. Sebab menurut dia, ada regulasi yang mengatur bahwa harus mengadu ke birokrasi sebagai struktur pemerintahan.
Soal Andreas Gantur pernah mengadu ke BPD terkait kondisinya, Kades Herman membenarkan hal itu. Meski begitu, kata dia, Pemerintah Desa Golo Ros sudah membuat keputusan sesuai regulasi yang ada.
“Ada 63 KK Desa Golo Ros belum menerima BLT DD, dan rata-rata di dalamnya keluarga kepala desa semua dan rata-rata semua di desa ini KK miskin,” urai Herman. (R11/TIM).
