RUTENG, BERITA FLORES–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan akan memperoleh dana pinjaman sebesar Rp3 triliun dari China untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang masih rusak di daerah itu.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi menjelaskan hal itu kepada wartawan di sela-sela acara penjemputan Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Bandara Frans Sales Lega Ruteng, Jumat, 10 Mei 2019.
“Kami akan melakukan pinjaman senilai Rp3 triliun, untuk membangun infrastruktur jalan provinsi yang rusak berat,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Target Wagub NTT Perbaiki Jalan Provinsi di Matim
Wagub Nae Soi menjelaskan bahwa, untuk menyelsaikan masalah infrastruktur jalan di NTT tidak bisa hanya mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) I Provinsi.
Apabila hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, maka tidak efektif dan pasti pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelsaikan persoalan infrastruktur jalan di NTT.
Baca Juga: 15 Tokoh Masyarakat Asal Manggarai Timur Surati Presiden Jokowi
Ia kemudian menerangkan secara detail mekanisme rencana pinjaman tersebut kepada pihak investor.
“Jadi begini, ada beberapa opsi menurut Bappenas RI, Ada Pina (Program Investasi Non APBN). Itu sudah ada contoh (pembangunan jalan) di Labuan Bajo, sekarang lagi dalam proses tender,” ucapnya.
“Yang kedua adalah Kerja sama antara Pemda dan Badan Pusat (KPBU). Itu sudah ada Kepres-nya,”
Menurut Wagub Josef, berdasarkan regulasi, skema pinjaman tersebut diwajibkan melalui Badan Keuangan di bawah Koordinasi Menteri Keuangan Republik Indonesia.
“Kita kerja sama dengan investor-investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini kami sedang kaji, akan tetapi kemungkinan besar kami pilih dua yakni KPBU dan kerja sama dengan para investor dari luar seperti dari China,” kata dia.
Ia mencontohkan bahwa para investor dari China telah membangun beberapa wilyah seperti Papua, Timor Leste juga daerah lain di Indonesia.
“Mereka sudah membangun Oeposi, Timor Leste, mereka juga membangun Papua dalam waktu 30 tahun. Kontraknya 30 tahun dan selama 30 tahun itu mereka juga melakukan maintanance (pemeliharaan),” jelasnya.
“Jadi setiap tahun kita bagaimana kita mencicil untuk mengembalikan uang sebanyak 3 T tersebut,”
Ia mengakui, pihaknya telah berkomitmen untuk membangun kemitraan kerja sama dengan pihak investor negeri tirai bambu itu dalam menuntaskan masalah infrastruktur di daerah NTT.
“Itu yang pa Gubernur sekarang lagi berunding dengan para investor dari beberapa negara. Tetapi kita mesti koordinasikan dengan Departemen Kuangan dan Bappenas,”
Ia mengungkapkan bahwa, pihaknya bersama para investor telah melakukan pertemuan di Kupang. Pada prinsipnya, para investor siap untuk menginvestasikan dana mereka di Provinsi NTT.
“Prinsipnya mereka ok. Tetapi perundang-undangan kita mengatakan, kalau kita berhubungan dengan negara lain, harus melalui pemerintah pusat dan tugasnya kami koordinasi dengan Bappenas dengan Departemen Keuangan. Kemudian kami juga nanti akan sonding kepada DPR RI. Supaya DPR RI juga bisa setuju, bahwa ini multi years,”
Wagub Josef mengakui bahwa, nominal pinjaman senilai Rp3 triliun tersebut merupakan hasil kajian staf ahli Pemerintah Provinsi NTT. Hasil kajian itu, jelas dia, berdasarkan kebutuhan riil bila Pemerintah Provinsi NTT membiayai proyek infrastruktur, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp3 triliun.
“Tetapi bisa kurang, bisa juga lebih dari angka tersebut,” tutup dia. (NAL/FDS/BEF).
