Jakarta, Beritaflores.com – Para Kepala Daerah dan penjabat Kepala Daerah di Indonesia dilarang mengganti dan mutasi para pejabat jelang Pilkada 2024.
Larangan itu disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty.
Lolly menegaskan kepada seluruh kepala daerah dan penjabat kepala daerah di Indonesia untuk tidak mengganti dan melakukan mutasi pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu.
Karenanya, kata Lolly, bagi para kepala daerah dan pejabat kepala daerah yang berani melakukan pergantian dan mutasi pejabat berpotensi akan dikenakan sanksi karena melanggar adminsitrasi pemilu.
“Itu pasti masuk dugaan pelanggaran ya yang sifatnya administrasi pemilu,” ujar Lolly di Jakarta, pada Minggu 7 April 2024, dikutip media dari berita yang telah ditayangkan Kompas.com, Minggu.
Lolly juga menegaskan potensi dugaan pelanggaran adminsitrasi akan besar apabila terjadi pergantian pejabat dan mutasi pejabat jelang pemungutan suara.
Dengan begitu, lanjut dia, Bawaslu nantinya menjadi pihak yang dapat memeriksa hal tersebut dan mempertimbangkan dampak yang luas dari mutasi atau penggantian pejabat daerah dimaksud.
“Potensi dugaan pelanggaran administrasinya akan besar,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan tertulis, Minggu 7 April 2024, mengatakan larangan itu disampaikan demi mencegah pelanggaran dan sengketa proses dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
“Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien,” kata Rahmat.
Pihaknya juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” jelas Rahmat.
Larangan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Pilkada.
Dalam beleid itu, larangan juga berlaku bagi daerah-daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat wali kota, bupati dan gubernur.
Adapun KPU RI akan melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024. (*)
Penulis: Andy Paju
