KUPANG, BERITAFLORES – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, Apt meminta pendekatan personal para Kepala Daerah se-NTT dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait wacana PPPK yang akan dirumahkan, dampak dari batas maksimal 30% belanja pegawai dari APBD.
Pendekatan personal ini, merupakan salah satu langkah yang disampaikan Melki dalam Rapat bersama para Bupati dan Walikota se-NTT yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 3 Maret 2026.
“Situasi ini perlu pendekatan personal dengan teman-teman PPPK. Alangkah baiknya kita dengarkan pendapat mereka, dan harapan mereka seperti apa. Apa yg menjadi catatan untuk kita, sehingga kita juga bisa bergerak. Saya sudah minta teman-teman pimpinan OPD melakukan pendekatan apa saja masukan dari PPPK,” ujarnya.
Menurut Melki, suka atau tidak harus ada keseimbangan antara peraturan pusat dan kebutuhan para PPPK.
“PPPK kita atur sesuai kebutuhan, kita kerja maksimal, di saat yang sama kita juga tanya apa keinginan PPPK yang bisa kita fasilitasi. Bagi yang punya niat wirausaha, kita siapkan skema di sana. Kita dorong ini sebagai potensi, siapa tahu dengan situasi ini bisa menjadi hal positif bagi NTT. Kita bisa gerakan PPPK untuk memberdayakan sektor produktif,” jelas Melki.
Melki juga memberikan apresiasi bagi para kepala daerah yang telah proaktif menyampaikan keluhan, dan usulan dalam rapat tersebut. Hasil rapat ini, menurutnya perlu menjadi perhatian serius para pihak agar saling berkolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Selain itu Melki kembali menegaskan agar para kepala daerah memberikan perhatian pada data kemiskinan ekstrim.
“Kami juga minta dukungan dari setiap kepala daerah, kita harus serius dan perhatikan ekstra data kemiskinan. Karena di media masih ada berita orang mati terima bansos. Kita perlu kerja sama, kita bersihkan data ini sehingga kita urus orang miskin. Orang yang bermental miskin harus kita pangkas,” tegasnya.
Pada rapat tersebut Melki meminta agar semua usulan yang disampaikan kepala daerah dirangkum, dan ditindaklanjuti agar postur keuangan daerah bisa berguna untuk pembangunan, mengentaskan kemiskinan, stunting, dan persoalan daerah lainnya.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, S.H., dalam forum tersebut mengapresiasi keberanian Gubernur NTT menyampaikan dampak kebijakan pusat tersebut kepada publik.
“Setelah pernyataan Bapak Gubernur terkait 9.000 PPPK memberikan respon yang banyak dari masyrakat NTT dan menjadi tanda tanya bagi PPPK Kabupaten termasuk kami di Kabupaten Sikka,” ungkapnya.
Saat ini lanjut Yoris, 32,3% APBD Kabupaten Sikka dipakai untuk belanja pegawai, sehingga pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami melalui rapat bersama pimpinan perangkat daerah di Sikka, melihat bahwa ada langkah yang harus segera dilakukan. Kondisi kami di Sikka 32,3% belanja pegawai dengan jumlah PPPK sekitar 4.000 lebih, berarti ada langkah yang harus kami lakukan. Untuk itulah mengapa kami berkoordinasi dengan Gubernur. Kita semua dibawah komando Gubernur berupaya mencari jalan keluar,” ujarnya.
Yoris juga menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa alternatif, namun tetap berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Besar harapkan kami ada langkah yang kita lakukan sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat,” imbuhnya.
Laporan: Yhono Hande
