Ruteng, Beritaflores.com – Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit, memberhentikan 20 tenaga kesehatan (nakes) berstatus sukarela murni di RS. Pratama Reo, Kecamatan Reok.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor: 821/800.1.6.3/DINKES/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024.
Surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Bartolomeus Harmopan, memuat dua poin penting perihal diberhentikannya 20 nakes secara resmi disertai ucapan apresiasi atas tugas yang telah nakes itu jalankan sebelumnya.
Lahirnya keputusan Bupati Nabit, akhirnya memicu kecaman keras dari Anggota Komisi IV DPRD Manggarai, NTT, Thomas Edison Rihi Mone.
Rihi Mone menilai, langkah Bupati Nabit memberhentikan sejumlah nakes di RS Pratama Reok, disebutnya sebagai sifat arogansi penguasa terlalu bar-bar.
Tak hanya soal surat pemberhentian itu, Rihi juga menyoroti pernyataan ancaman Bupati Nabit pada Senin 18 Maret 2024, perihal akan memberhentikan ratusan Nakes Non ASN, merespon aksi unjuk rasa di gedung DPRD Manggarai, pada 6 Maret lalu, sebagaimana ramai diberitakan media online.
“Hari ini saya membaca bahwa Nabit memberhentikan nakes sukarela murni, itu arogansi penguasa yang terlalu bar-bar, hanya karena orang memperjuangkan nasibnya, dia datang bertemu dengan pemerintah tetapi pemerintah tidak pernah bertemu dengan dia, dan mereka datang ke DPRD dianggap salah oleh Hery Nabit,” kata Rihi Mone, pada Selasa, 19 Maret 2024 malam.
Terhadap itu, Rihi Mone menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai anggota DPRD Manggarai yang telah dipercayakan rakyat akan melakukan perlawanan terhadap sikap pemerintah yang tidak akomodatif.
“Saya punya kapasitas untuk melakukan perlawanan di ruang paripurna. Karena apa yang dilakukan Hery Nabit mengangkangi pemerintah dan arogan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
“Fungsi pelayanan mengayomi, melindungi sudah hilang. Yang ada malah siapapun yang melakukan demonstrasi dan protes memperjuangkan nasibnya dianggap salah di mata dia. Dan menurut saya tidak elok pemimpin kaya gini. Dan saya pasti lawan,” sambung politisi Hanura Manggarai itu.
Bupati Nabit Tidak Bisa Diandalkan
Sebagai anggota DPRD Manggarai yang turut berjuang memenangkan Hery Nabit menjadi bupati Manggarai pada pilkada 2020 lalu, Rihi mengungkapkan kekecewaannya lantaran Nabit tidak mampu mewujudkan perubahan sesuai harapan masyarakat Manggarai.
“Saya awalnya dulu berharap betul bahwa di bawah kepemimpinan Pak Hery Nabit terjadi akseleraei perubahan yang luar biasa. Ternyata di dalam perjalanan saya melihat justru jauh dari panggangan api. Apa yang mereka omong tentang jargon perubahan seperti ‘tela galang peang kete api one’ itu tidak terwujud,” katanya.
“Mereka katakan bahwa bertepatan dengan itu terjadi covidcovid. Kita sepakat karena dia tahun kita urus covid. Tetapi setelahnya seluruh rakyat Manggarai sepakat untuk membayar itu semua dengan pinjaman sebanyak 110 M. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada hal yang luar biasa,” tambahnya.
Tidak berhenti di situ, komunikasi dengan pemerintah pusat selama Hery Nabit memimpin juga kacau.
Padahal, sebut Rihi Mone, Presiden dan beberapa Menteri strategis berasal dari gerbong yang sama dengan Hery Nabit yakni PDIP.
“Terkait komunikasi dengan pusat. Harapan kita bahwa bupati yang berasal dari partai PDIP dan Presiden yang juga PDIP akan gampang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, tetapi faktanya dari tahun ke tahun tidak ada. Terjadi pola komunikasi yang kurang bagus,” ujarnya.
Hal lain yang mengantar Rihi menyampaikan ketidakpercayaan terhadap Nabit lantaran ia sama sekali tidak mendengarkan aspirasi masyarakat Manggarai yang selama ini melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya punya harapan besar selama ini bahwa ketika ada masyarakat yang melakukan aksi demo, Hery Nabit meluangkan waktu untuk bertemu. Saya memantau beberapa kali terjadi demonstrasi Hery Nabit tidak pernah bertemu,” tutupnya.
Unjuk Rasa Jadi Pemicu
Aksi unjuk rasa ratusan Tenaga kesehatan (Nakes) di gedung DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024 dikabarkan jadi pemicu menyampaian pemberhentian dari Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit.
Bupati Nabit menyebut, aksi protes yang dilakukan para Nakes merupakan ancaman dan bagian dari ketidakpercayaan atau trust terhadap upaya dan langkah Pemda setempat.
Jika demikian, maka para pendemo akan diberhentikan dengan tidak ditandatanganinya Surat Perpanjangan Kontrak (SPK).
“Yang demo itu berhentikan semua. Saya ini tidak takut kalau diancam. Dan, tidak usah ancam saya karena ini mau pilkada, kau tidak usah pilih saya, tidak masalah. Tidak usah pake ancam”, kata Bupati Nabit, Senin, (18/03/2024), melansir Infopertama.com.
Seyogianya, jelas Bupati Nabit, para nakes mesti bekerja dengan baik sesuai degan cara dan aturan-aturan agar menuai perhatian dan kepercayaan dari atasan, bukan semau kehendaknya saja.
“Ketika kamu sudah tidak percaya bahwa pak bupati sudah mengurus kami dengan baik, berarti di situ soal trust. Kepercayaan. Berarti kamu tidak percaya saya. Kalau begitu, waktunya juga saya tidak percaya kamu,” ujarnya. (*)
Penulis: Andi Paju
