RUTENG, BERITA FLORES — Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut, kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) bukan diprioritaskan untuk para wisatawan melainkan untuk kepentingan penelitian.
“Saya tanya sekarang, Taman Nasional Komodo kawasan yang diproteksi (dilindungi) atau tidak? Kawasan itu harus diproteksi. Oleh karena itu perlu diatur. Yang boleh ke sana yang berani bayar mahal dan dibatasi,” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai kegiatan tatap muka dengan aparat Polres Manggarai Rabu, 9 Januari 2019.
Baca Juga: Gubernur Viktor SDM Birokrat Jadi Modal Terbesar Provinsi
Politisi NasDem ini menyebutkan, bahwa TNK merupakan kawasan yang dilindungi. Kata dia, bukan untuk turis, melainkan untuk kepentingan para peneliti terhadap binatang purba (Komodo) di Labuan Bajo, Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur itu.
Oleh karenanya, lanjut dia, bila TNK sudah resmi dikelola oleh pemerintah provinsi NTT, maka langkah pertama adalah memberlakukan tarif tinggi. Selain itu ada pembatasan kunjungan wisatawan serta menetapkan pulau Komodo dan pulau Rinca sebagai destinasi eksklusif.
“Tarif USD500 (Rp7 juta) untuk turis dan USD100 (Rp1,4 juta) untuk wisatawan domestik. Tidak tawar-tawar lagi,” tegasnya.
Baca Juga: Viktor Laiskodat Ajak Warga Untuk Terlibat dalam Bisnis Pariwisata
Dia mengklaim, bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) telah menyetujui niat Pemprov NTT, untuk mengambil alih pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo.
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah setuju. Orang yang tidak waras saja yang tolak ini,” kata Viktor.
Kendati masih sebatas wacana. Namun pihaknya meyakini akan tetap mengambil alih pengelolaan dan pengawasan TNK. Bahkan ke depan, tegas Viktor, kawasan TNK akan dibuat menjadi kawasan eksklusif dan ketat.
Sementara itu, terkait kasus perburuan rusa dan kerbau liar di dalam kawasan TNK dilakukan warga Sape NTB akhir Desember 2018 lalu. Dia mengatakan kondisi itu juga yang mendorongnya untuk mempercepat proses ambil alih kawasan TNK.
“Biawak ini biasa makan sesamanya karena masalah rantai makanan. Seperti manusia, kalau tidak ada makanan, pasti makan sesamanya,” tukas dia.
Gubernur Viktor pun mengungkapkan alasan mengapa Pemprov NTT harus mengelola kawasan TNK. Ia mengatakan, Pemprov NTT lebih dekat untuk mengendalikan kawasan TNK dibandingkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkantor pusat di Jakarta.
“Kita harapkan ke depan TNK ini menjadi perhatian serius. Itulah kenapa saya minta Pemprov yang urus karena rantai kendali lebih dekat daripada Jakarta, kita bisa langsung menyentuh masalahnya,” tutur Viktor dengan penuh percaya diri.
Wakapolda NTT, Brigjen. Pol. Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum saat mendampingi Gubernur Viktor mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan pihak TNK, untuk memberikan pengamanan maksimal kepada binatang liar: rusa dan kerbau, sebagai makanan dari komodo.
“Karena kalau tidak, komodo kalau habis makanannya, di situ dia akan saling memangsa dan menjadi sangat liar, sangat ganas dan itu bisa membahayakan manusia,” papar dia.
Brigjen Johny Asadoma pun mengapresiasi keberanian anggota Polri yang menangkap pelaku perburuan rusa di dalam kawasan Taman Nasional Komodo pada akhir Desember 2018 lalu di pinggir Pantai So Toro Wamba, Desa Poja, Sape, Bima.
“Tentu pada anggota yang pertama kali menindak kejahatan perburuan satwa yang ada di sana kita berikan apresiasi dan yang bersangkutan waktu itu sudah ditelepon langsung oleh Pak Kapolri untuk diberikan apresiasi atas kepedulian dan keberaniannya,” urainya. (EFREN POLCE/NAL/FDS/BEF).
