BORONG, BERITA FLORES–Anggota DPRD Matim, Mensi Anam kembali mempertanyakan mekanisme penentuan kelulusan testing guru insentif daerah di Kabupaten Manggarai Timur, Flores-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menilai proses perekrutan guru insentif daerah di kabupaten itu mengabaikan prinsip transparansi. Pasalnya, pemerintah tak membuka informasi kepada DPRD Matim terkait mekanisme penentuan kelulusan testing para guru di daerah itu.
“Terus mekanisme penentuan kelulusan tidak jelas. Bagaimana cara menentukan kelulusan. Katanya sistem CAT (Computer Assisted Test). Tapi model-model pemberian kelulusan kapada peserta ini tidak akan mendapatkan guru yang berkulitas,” tandas Politisi Hanura itu kepada wartawan melalui WhatsApp Selasa sore, 28 Mei 2019.
“Ini semua tidak jelas. Mestinya disampaikan juga formasinya. Walaupun tidak sejelimet formasi test CPNSD yang dibuat secara nasional,” tukas Mensi.
Baca Juga: Soal Testing Guru Insentif Daerah: Kadis PK Matim Tantang DPRD Matim
Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diwajibkam membuka informasi kepala publik terkait formasi atau kebutuhan tenaga edukasi setiap sekolah baik SD maupun SMP sebelum menggelar perekrutan atau testing para guru.
Ketua DPC Partai Hanura Manggarai Timur itu meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam melaksanakan testing guru insentif daerah.
Ia pun menegaskan kembali bahwa, pemerintah kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Dinas PK Matim telah melanggar keputusan resmi hasil Rapat Kerja Kusus bersama DPRD dan Bupati Manggarai Timur yang digelar di ruang rapat Bupati Agas Andreas, pada 6 Maret 2019 lalu.
“Ada begitu banyak hasil rapat konsultasi DPRD dengan Bupati beberapa bulan lalu. Semua itu tidak diakomodir oleh Dinas PK Matim,” beber dia mengungkapkan.
Mensi menegaskan, bahwa pelaksanaan testing saat ini tidak transparan. Bahkan juga formasi kebutuhan guru di setiap sekolah tidak jelas. Seperti jumlah guru insentif daerah dibutuhkan secara keseluruhan. Berapa untuk guru SD. Berapa untuk guru SMP. Semua informasi tersebut tidak diperoleh publik Manggarai Timur.
Ia berpandangan, pemkab Matim tidak akan mendapatkan guru yang berkualitas. Bahkan tidak mendapatkan guru yang berkemampuan dan output dari testing yang digelar saat ini dapat dipastikan tidak objektif.
“Mestinya diumumkan juga cara dan tahapan pemberian nilai. Saya minta dinas PK Matim segera melakukan evaluasi terhadap dua hal. Karena tujuan test dengan menggunakan CAT itu untuk memenuhi prinsip transparansi,” tutup dia.
Penulis: Efren Polce
