RUTENG, BERITA FLORES- Belakangan ini ramai diperbincangkan publik terkait peraturan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Peraturan yang pasalnya akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang tersebut kini mendapat komentar dari Dr. Benny Kabur Harman, salah satu politisi senior Partai Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 yang meliputi Pulau Flores, Pulau Lembata, dan Pulau Alor.
Ia menegaskan, Partai Demokrat bersikap mendukung rencana pemerintah menaikan PPN 12% karena kebijakan tersebut tidak diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat alias ada pengecualian bagi masyarakat kecil.
“Ada yg tanya sikap Demokrat terkait rencana pemerintah menaikkan PPN 12% per 1 Januari 2025? Demokrat jelas konsisten mendukung rencana pemerintah menaikkan PPN 12 persen dengan syarat tetap melindungi masyarakat menengah ke bawah,” tulis Benny Harman di akun media sosial X miliknya pada Senin, 23 Desember 2024.
Lebih lanjut aggota DPR RI periode 2024-2029 itu membeberkan dua alasan penting sehingga Partai Demokrat bersikap sangat mendukung kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%.
Pertama, jelas dia, kenaikan PPN merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 dan Fraksi Partai Demokrat menjadi bagian yang menyepakatinya kala itu.
Kedua, sambungnya, kenaikan PPN merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Terpenting, bagi Demokrat pengenaan PPN ini tidak berlaku utk barang kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan masyarakat. Juga tidak berlaku utk jasa pendidikan, jasa medis, dan jasa pelayanan sosial. Saya rasa begitu. Untuk rakyat. #RakyatMonitor#,” tandas BKH, sapaan akrab politisi senior dari partai berlambang mercy itu.
Melansir dari https://www.hukumonline.com “kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.”
Penulis: Herry Mandela.
