RUTENG, BERITA FLORES – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai menujukan perubahan yang positif. Pada tahun 2025, tercatat pendapatan daerah ini menembus angka 70,57 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai, bahwa realisasi dimulai dari angka 52 persen pada tahun 2023. Kemudian melonjak menjadi 60,03 persen pada 2024, dan hingga sukses menembus angka 70,57 persen pada tahun 2025.
Kepada Wartawan, Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai, Kanis Nasak menjelaskan, pencapaian hingga angka 70,57 persen itu berdasarkan data Surat Tanda Setoran (STS). Jadi ini merupakan bukti nyata dari dedikasi tinggi jajarannya dalam beradaptasi.
Meski jajarannya bekerja di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, namun komitmen seluruh tim Bapenda Manggarai selalu solid untuk bisa memastikan setiap target yang ditetapkan dapat tercapai maksimal. Artinya realisasi itu hasil kerja serius dan tanggung jawab.
“Jadi saya mau sampaikan bahwa kenaikan angka ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh staf yang tidak lagi hanya menunggu di kantor, tetapi berani mengambil inisiatif untuk menyisir setiap potensi pendapatan yang ada di lapangan,” kata Kanis.
Mantan Kadis DLH itu menjelaskan, tren kenaikan yang hampir menginjak angka 17 persen dalam dua tahun terakhir itu, tentu suatu hal yang menjadi fondasi kuat bagi pihak Bapenda untuk memperkuat komitmen transformasi pendapatan daerah yang lebih mandiri dan akuntabel.
Kendati menyampaikan, bahwa memasuki tahun anggaran 2026, pihaknya menargetkan penguatan ekosistem pendapatan yang lebih stabil dengan meminimalisir kebocoran potensi pajak di tingkat lokal.
Ia berharap efektivitas penagihan dapat terus meningkat melampaui capaian tahun sebelumnya. “Sehingga kontribusi PAD terhadap APBD menjadi semakin dominan demi percepatan pembangunan daerah. Kami optimistis tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan fiskal bagi Manggarai. Kepatuhan wajib pajak akan berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas layanan publik diberikan,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, guna menjaga momentum tersebut, Bapenda Manggarai telah menyiapkan sederet program kerja prioritas untuk tahun 2026. Salah satu langkah konkret yang mulai digaungkan adalah strategi berkantor di desa sebagai upaya jemput bola ke tengah masyarakat.
Menurutnya, melalui pembagian wilayah kerja yang lebih tajam dan penguatan tugas pokok fungsi (tupoksi) staf, Bapenda berkomitmen untuk memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan terkelola secara optimal. Jadi tidak ada lagi alasan jarak atau kendala administratif di desa yang menjadi penghambat.
“Petugas kami akan mendampingi langsung para wajib pajak di desa, agar mereka memahami bahwa kontribusi kecil mereka sangat berdampak besar bagi pembangunan infrastruktur di daerahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia menerangkan, langkah ini juga diambil sebagai solusi atas tantangan administratif yang masih ditemukan di lapangan. Termasuk belum maksimalnya laporan pajak daerah dari sejumlah desa. Sehingga ditekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas OPD serta bersinergi dengan instansi teknis.
Kanis menanmbahkan, keberhasilan menaikkan persentase realisasi pajak daerah secara bertahap, juga tidak lepas dari peran akselerasi digitalisasi pelayanan. Dengan optimalisasi aplikasi digital, Bapenda terus mendorong keaktifan wajib pajak untuk melapor secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin membangun budaya baru di mana membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban yang rumit, tetapi sebuah kemudahan melalui satu genggaman aplikasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” tutupnya.
Laporan: Yhono Hande
