RUTENG, BERITA FLORES – Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia berkomitmen agar memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah itu.
Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit melalui Kepala Bappelitbang Kabupaten Manggarai Hila Jonta menjelaskan hal itu saat membuka kegiatan bertajuk “Workshop Kolaborasi Penyandang Disabilitas, Pokja AMPL, dan Organisasi Perempuan (PKK)” di Aula Bappelitbang Manggarai Rabu, 3 November 2021.
Hila mengatakan, kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai. Ia menjelaskan, dalam rangka mendukung hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program yang berpihak kepada mereka maka memerlukan upaya yang lebih keras lagi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
Dalam kenyataannya kata dia, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai masih belum dapat memaksimalkan kesempatan dan kemampuan mereka untuk terlibat aktif sehingga bisa mencapai tujuan daerah. Oleh karena itu, Pemda Manggarai bersama Plan Indonesia ingin memenuhi hak-hak para disabilitas melalui kerja-kerja riil yang akan digerakkan.
“Kita akan mendengar program-program dari penyandang disabilitas yang kemudian akan dikolaborasi dengan program-program dari Pokja AMPL dan organiasi wanita PKK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kini telah terbentuk konsorsium penyandang disabilitas, diharapkan dengan terbentuknya konsorsium ini, misi untuk membangun masyarakat yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai di bidang formal maupun non formal dapat terwujud.
“Diharapkan dengan terbentuknya konsorsium ini para penyandang disabilitas dapat memaksimalkan kemampuan untuk menyukseskan program STBM inklusif,” terang dia.
Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Manggarai Meldy Hagur Nabit mengatakan, kegiatan ini bertujuan memwujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu “Manggarai yang Maju, Adil, dan Berdaya Saing”.
“Ketika kita bicara adil, berarti semua kelompok masyarakat dan sasaran kita adalah kelompok inklusi yang rentan antara lain, perempuan, anak, difabel, lansia, ODGJ dan masyarakat adat,” ujarnya.
Meldy berharap, ke depan program-program pembangunan tidak hanya menyasar kelompok masyarakat umum, akan tetapi juga harus dirasakan oleh kelompok masyarakat difabel. Ia menjelaskan, dari sisi PKK sendiri dapat mendorong persiapan lingkungan keluarga melalui edukasi dan pemicuan.
“Bagaimana kita memastikan anak-anak kita bisa bertumbuh normal. Sementara untuk anggaran, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 mendatang,” jelas Meldy.
Istri Bupati Manggarai itu mengakui, pihaknya telah menggelar pertemuan perdana bersama teman-teman pemerhati difabel antara lain, Pertuni, SLB Tenda, St Damian Cancar, Difabel Karya Murni dan pegiat seni yang selama ini konsen membantu kelompok difabel.
“Selama ini program seperti ini sudah berjalan hanya masih parsial. Sehingga ke depan, bagaimana kita merencanakan secara komperhensif agar tujuan bisa cepat tercapai. Karena itu, sampai kapan kaum difabel terus bergantung pada orangtuanya,” beber Meldy.
Untuk itu, pihaknya merancang langkah strategis agar anak-anak difabel ini bisa mandiri. Ke depan, jelas dia, komunitas-komunitas keluarga ini bakal dibentuk supaya keluarga tercerahkan, atau teredukasi. Karena tidak selamanya anak difabel menjadi beban keluarga, akan tetapi bagaimana keluarga membuka diri, pikiran dan hati agar bisa memberdayakan mereka.
“Dengan melatih mereka dalam keterampilan-keterampilan dan bersekolah agar mereka bisa mandiri,” terang Meldy.
Sementara itu, Provincial Coordinator Project WfW Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia Juliani F. Talan mengatakan, selama ini pihaknya telah melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap kegiatan, baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa.
“Saat ini kami memberikan ruang dan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk memperkenalkan diri mereka bahwa mereka itu mampu untuk mengelola suatu kegiatan. Sehingga Plan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada kaum difabel untuk membentuk suatu organisasi konsorsium,” pungkas dia.
Lebih dari itu, kata Juliani, kelompok difabel diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan berekspresi mengeluarkan pendapat dan sosialisasi diri kepada masyarakat. Sehingga dapat memutus mata rantai stigma negatif terhadap keluarga dan teman-teman disabilitas.
Dari pantauan wartawan, tampak di akhir kegiatan workshop ini, peserta melakukan simulasi cara menuntun kaum disabilitas dan membentuk sebanyak empat kelompok. Masing-masing setiap kelompok wajib mempraktikkan cara menuntun kaum difabel dalam menjalankan rutinitas mereka.
Ketua PKK Kabupaten Manggarai Meldy Hagur Nabit dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Manggarai Florentina F.H Ganggut Ngabut ikut dalam simulasi ini. Keduanya berhasil mempraktikkan cara terbaik menuntun kaum difabel saat menjalankan aktivitas mereka.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tampak setiap peserta wajib melakukan Rapid Antigen Test (RAg). Selain itu, para peserta juga diberikan hand sanitizer, menggunakan masker, dan duduk dalam jarak aman.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain, komunitas konsorsium, Pokja AMPL, organisasi perempuan PKK dan kelompok disabilitas sebanyak 15 peserta yang terdiri dari tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna wicara.
Penulis : Ronald Habe
