RUTENG, BERITA FLORES- Pemerintah Kabupaten Manggarai, NTT akan melaksanakan pilot project program “Petani Merdeka” dengan memanfaatkan pupuk non subsidi. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi.
Hal ini dibahas pada rapat koordinasi peluang penggunaan pupuk non subsidi di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai Jumat, 4 Juni 2021.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L.Nabit, S.E.,M.A, saat mengatakan, penggunaan pupuk non subsidi melalui program ini akan melibatkan sejumlah pihak antara lain para petani, pihak perbankan, Bulog, PPL, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. “Tujuan utamanya tentu meningkatkan produksi pertanian kita, terutama sawah. Tujuan intermediate-nya, adalah menyelesaikan masalah pupuk,” ujarnya.
Menurut Bupati Hery, peluang penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu solusi awal di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Walaupun berisiko membebani petani terutama pada harganya yang lebih mahal, namun hal itu bisa diantisipasi dengan memberikan kredit keuangan kepada para petani.
“Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian besar petani kita belum memanfaatkannya,” ungkap dia.
Sementara Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, SH, dalam arahannya mengatakan, diskusi terkait pupuk harus dimulai dari SDM terlebih dahulu kemudian mengerucut ke inti persoalan yang ada di lapangan. “Dengan begitu, kita bisa menjadi jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian, Drh. Yoseph Mantara dalam pemaparannya mengatakan, Program Petani Merdeka ini bertujuan untuk melepaskan petani Manggarai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pupuk yang menjadi penghalang bagi meningkatnya produktivitas pertanian.
“Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai hanya 5.560 ton atau 20,72 persen dari total permintaan atau usulan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, rincian alokasi pupuk subsidi itu antara lain, Urea 2.300 ton (44, 21 persen), NPK 2.500 ton (24, 72 persen), ZA 110 ton (2, 51 persen), SP-36 300 ton (97,58 persen) dan POG 350 ton (5, 13 persen).
Menurut Kadis Yoseph, untuk mengatasi kekurangan pupuk, maka penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu jalan keluarnya. Terkait tingginya harga pupuk jenis ini, kata dia, solusi yang ditawarkan adalah mendorong petani untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sejenisnya.
Demi mendukung kepastian penyerapan gabah atau beras hasil pertanian, maka Perum Bulog diminta untuk mendukung dengan cara membeli hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk mengantisipasi gagal panen baik disebabkan oleh bencana alam maupun hama penyakit maka solusi yang ditawarkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk tanaman padi. (RED).
