RUTENG, BERITA FLORES –Akses sanitasi yang layak belum sepenuhnya tersedia bagi masyarakat Indonesia terutama kelompok rentan termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Padahal jika melihat data yang ada kelompok ini justru menjadi kunci untuk pencapaian pilar-pilar STBM di masyarakat.
Fakta menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan mengambil tanggung jawab utama untuk urusan sanitasi di tingkat rumah tangga termasuk urusan membersihkan kamar mandi/toilet (83%). Akan tetapi, pelibatan kaum perempuan dalam perencanaan sanitasi masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki (hanya 20% perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan terkait dengan sanitasi).
Padahal, sejak tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Permenkes ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pencapaian 5 pilar STBM di masyarakat. Pemerintah menargetkan 100% masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan sanitasi yang layak pada tahun 2023.
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) didukung oleh Pemerintah Australia sejak 2018 memulai proyek Water for Women di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proyek ini menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM-GESI) untuk menjamin sanitasi berkesetaraan gender dan dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok marginal yang selama ini jarang dilibatkan dalam intervensi STBM.
Pendekatan ini terbagi menjadi dua yakni kegiatan yang spesifik untuk GESI seperti peningkatan kapasitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan STBM dan kegiatan pengarusutamaan gender seperti advokasi kebijakan yang berbasis gender dan inklusi.
Sejak pertama diinisiasi pada 2018 sudah ada 62 desa dari total 171 desa di Kabupaten Manggarai yang bebas buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF). Dengan proses pemicuan dan advokasi yang intens di tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Pada 2020, terdapat 171 desa di Kabupaten Manggarai telah dinyatakan ODF sesuai dengan data di website STBM Kemenkes1.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, serta PKK dan kelompok disabilitas. “(Bulan Mei 2019) saya hadir di Ruteng untuk menantang komitmen Bapak Ibu semua, pemerintah dan PKK
bekerjasama dengan dukungan Yayasan Plan International Indonesia untuk menuntaskan masalah Buang Air
Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Manggarai,” ujar Julia Laiskodat, Ketua TP PKK Provinsi NTT.
“Bersama dengan Almarhum Bupati Deno Kamelus, Bapak/Ibu sekalian berjanji untuk mencapai target 100%. Pada hari ini, saya mendapatkan kabar bahwa Manggarai sudah mencapai 100%. Artinya sudah tidak ada lagi Masyarakat Manggarai yang BABS. Saya percaya pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak termasuk PKK,” imbuh dia.
Menurut dia, jika dari 2019 ke 2020 Manggarai bisa mencapai target 100% target sanitasi, maka ia kembali menantang Bapak/Ibu sekalian untuk mencapai target 100% di akhir tahun ini untuk melakukan praktik Cuci Tangan Pakai Sabun. PKK kata dia, akan siap mendukung target ini mulai dari dasawisma karena ini juga merupakan program utama PKK untuk PHBS.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti mengatakan, Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten ke-4 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyandang gelar bebas buang air besar sembarangan menyusul Kota Kupang, Flores Timur, dan Alor juga Kabupaten pertama di Indonesia dengan status ODF inklusif.
“Kami turut bangga Manggarai dapat menjadi Kabupaten pertama di Indonesia yang menjalankan STBM GESI dan mencapai ODF di tingkat Kabupaten dengan akses yang inklusif. Kami juga bangga dengan pencapaian Manggarai sebagai Kabupaten ODF inklusif pertama di Indonesia,” ujar Dini.
Ia menjelaskan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, seperti desa, dasawisma, kecamatan, dan Puskesmas. Pihaknya berharap kerjasama ini terus berlanjut untuk terus mendukung pembangunan dan lingkungan yang sehat, terutama bagi anak dan kaum muda serta bagi perempuan dan kelompok disabilitas
Manggarai.
Pada 2021 ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama dengan Plan Indonesia sudah berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian ODF Kabupaten ini ke tahap selanjutnya, yakni memastikan pilar 2: cuci tangan
pakai sabun (CTPS) juga tercapai 100%. Kegiatan pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan sarana sementara ini gencar dilakukan di tingkat desa dan kecamatan termasuk pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas untuk akses CTPS yang inklusif.
“Harapannya tahun 2021 ini Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten pertama di NTT yang mencapai 100% ODF dan 100% CTPS dengan pendekatan GESI,” pungkas dia.
Tentang Plan Indonesia
Tentang Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Plan Indonesia bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.
Bersama kelompok dan jejaring kaum muda, Plan Indonesia bekerja untuk memastikan partisipasi kaum muda yang bermakna dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.
“Kami juga memobilisasi sumber daya dengan mitra, seperti sektor swasta, lembaga donor, yayasan filantropi, dan donatur individu, untuk memberi dampak lebih luas bagi anak-anak Indonesia,”
Plan Indonesia mengimplementasikan aktivitasnya melalui empat buah program, yaitu Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja, Keterampilan dan Kesempatan untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda, serta Ketangguhan dan Kemanusiaan.
Plan Indonesia bekerja di 7 provinsi,
termasuk di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dengan target untuk memberdayakan 1 juta anak-anak perempuan. Plan Indonesia juga membina 36 ribu anak di Nusa Tenggara Timur. (PLAN/RED).
