RUTENG, BERITA FLORES–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ben Mboi Ruteng mengalami kelangkaan obat Anti Bisa Ular (ABU). Mencuatnya informasi tersebut setelah pasien mengeluhkan kelangkaan obat ABU di RSUD dr Ben Mboi Ruteng pada Selasa, 4 Juni 2019.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens lansung menyoroti kasus kelangkaan obat ABU di Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Manggarai, Flores-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Mesti Benahi Layanan Kesehatan
Ia menyebutkan, kini sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Manggarai mengambil langkah serius untuk segera mengevaluasi pelayanan kesehatan di daerah itu.
“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tandas Boni.
Pada akun Facebook Boni Hargens, ia mengungkapkan kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya digigit ular berbiasa. Anehnya, pihak RSUD malah meminta pasien itu untuk mencari sendiri obat ABU ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Merespon kritikan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dr. Yulianus Weng membenarkan bahwa terjadi kelangkaan obat Anti Bisa Ular (ABU) di RSUD Ben Mboi Ruteng.
Menurut Yulianus, kelangkaan obat ABU tersebut bukan karena kelalaian pihak RSUD dokter Ben Mboi Ruteng, tetapi karena kehabisan stok mulai dari distributor di Kupang. Bahkan, pabrik obat tersebut, kata dia, telah kehabisan stok.
Lebih lanjut ia jelaskan bahwa, kelangkaan obat ABU itu, tak hanya dialami oleh RSUD dr Ben Mboi Ruteng, tetapi juga sebagian besar Rumah Sakit di Provimsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Masalah kelangkaan ABU di RSUD Ruteng, saya sudah kontak ibu Direktur (dr. Elfrida Adur). Pada bulan April lalu mereka sudah memesan ABU melalui E-Katalog, dan saat ini pengadaan tersebut belum terealisasi karena belum ada ketersediaannya pada distributor dan pabrik,” jelas Kadis Weng melalui WhatsApp Selasa, 4 Juni 2019.
Yulianus pun menanggapi secara dingin desakan Boni Hargens yang meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melakukan audit anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.
“Ya kita kerja sesuai aturan to, soal ada yang mau minta KPK audit itu hak mereka,” terang dia singkat. (TIM/BEF).
