Ini Permintaan Pelaku Pariwisata Terkait Rencana Penutupan Pulau Komodo

LABUAN BAJO, BERITA FLORES–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi bakal menutup sementara pulau Komodo pada Januari 2020 mendatang. Keputusan ini menyusul adanya kasus pencurian dan penyelundupan Komodo ke luar negeri. 

Rencananya, Taman Nasional Komodo (TNK) yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT ini akan ditutup untuk umum selama satu tahun.

Menurut Pemerintah Provinsi NTT, penutupan tersebut bertujuan untuk meningkatkan populasi Komodo. Di samping itu, agar meningkatkan populasi rusa sebagai rantai makanan Komodo. Namun demikian, pulau Rinca dan pulau Padar yang termasuk dalam kawasan TNK bakal tetap dibuka untuk umum. 

Hingga saat ini, rencana penutupan pulau Komodo menuai polemik antara pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Pelaku Pariwisata, Yohanes Mance, membeberkan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah terkait rencana penutupan pulau habitat asli kadal raksasa itu.

Kandidat Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat itu menjelaskan, bahwa wacana penutupan pulau Komodo harus diawali sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat lokal terkait dasar pemikiran juga tujuan recovery atas pulau Komodo.

“Sebelum penutupan benar-benar dilakukan, pemerintah harus lakukan sosialisasi. Apa dasar dilakukan recovery? Apa tujuannnya?,” tandasnya kepada Beritaflores.com di Labuan Bajo, Rabu, 10 April 2019.

Ia menyarankan kepada pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk segera membentuk tim terpadu yang melibatkan masyarakat lokal di pulau Komodo.

“Kementrian KLHK juga harus membentuk tim terpadu yg melibatkan masyarakat pulau komodo. Warga Komodo selanjutnya menjadi reprsentasi mayarakat lokal menyampaikan aspirasinya selama masa recovery berlansung,” terang dia.

Ia juga menambahkan, apabila penutupan pulau Komodo bertujuan untuk pemulihan habitat Komodo serta semua ekosistem di sana, sebaiknya harus disertai dengan pertimbangan kehidupan ekonomi masyarakat pulau Komodo. Di mana hampir 50% masyarakat lokal sudah beralih profesi dari nelayan menjadi penjual souvenir wisata.

“Seperti patung Komodo, mutiara dan pernik pernik wista lainya. Pemerintah harus ingat, ada dampak ekonomi yang terjadi jika wacana penutupan pulau Komodo tanpa persiapan matang. Warga di sana telah lama beralih profesi dari nelayan dan menjadi penjual souvenir seperti patung Komodo,” tegas Mance.

Ia berharap, wacana pemerintah dalam melakukan penutupan pulau Komodo harus direncanakan dengan matang. Selain itu, harus melibatkan semua pihak terkait untuk meminimalisir kerugian baik di pihak pemerintah maupun pelaku pariwisata.

Penulis: Elvis Yunani