RUTENG, BERITA FLORES — Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut, bahwa sumber daya manusia (SDM) para birokrat menjadi modal terbesar sebuah provinsi. Apabila kualitas SDM para birokrat tidak diperhatikan secara serius, maka sebuah daerah dipastikan tak akan bisa maju.
Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan kerja perdana di Kabupaten Manggarai Rabu, 9 Januari 2019.
“Kalau jalan, jembatan, air, dan listrik, saya tidak worry (khawatir). Meski ada masalah tetapi itu tidak membuat saya khawatir. Tetapi kalau kinerja SDM itu sangat khawatir saya. Karena modal terbesar provinsi ini ada pada birokratnya,” ujar Gubernur Viktor saat memberikan sambutan di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai, Rabu, 9 Januari 2019.
Baca Juga: Viktor Laiskodat Ajak Warga Untuk Terlibat dalam Bisnis Pariwisata
Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, pelayanan publik merupakan hal terpenting dalam sebuah pemerintahan. Apabila kualitas SDM birokrat rendah, maka secara otomatis berdampak terhadap pelayanan publik yang buruk.
“Pada pelayanan publik itu modal terbesar. Hal yang nomor satu adalah pada birokrat itu sendiri,” kata Viktor.
Dia menerangkan, teori Max Weber tentang sebuah sistem birokrasi pemerintahan. Max Weber kata dia, selalu mengatakan struktur sistem birokrasi sangat kaku. Sebab, prinsip legal dan rasional sudah melekat pada sistem birokrasi pemerintahan.
“Salah satu tokoh yang melebarkan teori birokrat adalah Max Weber. Dia selalu katakan memang struktur yang begitu kaku, karena legal dan rasional. Legal artinya semuanya sudah diatur serta sudah tertata. sedangkan rasional artinya dapat dipahami dan memahami sebab – akibatnya,” urainya..
Oleh karena itu, jelas dia, untuk menjalankan struktur birokrasi paling efektif melayani publik sangat bergantung pada pemimpin sebuah birokrasi itu sendiri.
“Apabila pemimpinnya sangat kaku, sesuai dengan bentuknya. Maka itu merupakan kelemahan. Kita tahu bahwa hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama, bukan hanya Indonesia, NTT, dan Manggarai tetapi hampir seluruh dunia,” papar Politisi NasDem itu.
Gubernur Viktor menjelaskan, kenyataan tersebut dapat mempengaruhi SDM para birokrat sebuah birokrasi.
“Bentuk birokrasi yang kaku. Bukan saja norma – normanya tetapi sumber daya manusia juga ikut kaku,” ungkap dia.
Dia mengakui, birokrasi provinsi NTT sudah banyak mengalami perubahan saat dirinya dilantik menjadi pemimpin di daerah itu.
“Seperti di provinisi NTT banyak berubah,” cetus dia.
Viktor mencontohkan birokrasi yang kaku misalnya saat pejabat pemerintah dilantik.
“Sebelum saya melantik saudara – saudara, saya perlu bertanya apakah saudara – saudara siap dilantik,?”
“Sejauh ini pasti siaplah. Kalau dia tidak siap berarti disuruh pulang dulu? Kan tidak,” kritik dia.
“Pertanyaan ke dua yang tidak cocok dengan saya adalah dengan Agama apa? Nah ini guru bodoh. Mau lantik orang ko tidak tahu Agamanya apa. Hapus !!,”
Dia menjelaskan, banyak pertanyaan yang dihapus ketika dirinya melantik pejabat di lingkup provinsi NTT. Sebab, sangat kaku dan tidak rasional.
Menurut Viktor, pertanyaan – pertanyaan seperti itu tidak perlu dilakukan. Sebab, jika seorang pemimpin melantik seorang pejabat pemerintah, maka mesti mengetahui identitas dari pejabat yang akan dilantik tersebut.
“Bayangkan kalau ada tamu undangan dari luar negeri, mereka pasti bilang, Gubernur ini ko bodoh sekali yah. Masa mau lantik orang baru dia tidak tahu apa Agamanya,”
Bagi Viktor, ciri khas seorang pemimpin itu harus mengetahui kondisi riil. Apa yang harus dilakukan. Juga harus legal dan rasional sebagai sebuah prinsip sistem birokrasi. (NAL/FDS/BEF).
