JAKARTA, BERITA FLORES- Setidaknya ada 17 PNS Pemprov NTT telah mengikuti seleksi untuk menempati posisi pejabat eselon LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) XV wilayah NTT. Seleksi itu telah menghasilkan 17 ASN Pemprov NTT. Sejak saat itu, mereka tidak lagi terlibat dalam mutasi dan penempatan jabatan/posisi di lingkup Pemprov NTT. Selama masa menunggu beroperasinya LLDIKTI, mereka dititipkan di beberapa OPD.
Mereka pun menganggur selama 17 bulan tanpa status yang jelas. Persoalan tersebut pun mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira (AHP) yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
Usai mendapat informasi pada Kamis, 23 Juli 2020, AHP kemudian segera membangun komunikasi dengan Wagub NTT, Joseph Nai Soi untuk mencari tahu letak persoalan tersebut kepada pimpinan wilayah daerah itu. Usai menjelaskan duduk perkara persoalan itu kepada AHP, Wagub NTT kemudian menyatakan keinginannya untuk bertemu dan berbicara langsung kepada Dirjen Dikti Kemendikbud RI di Jakarta.
Merespon hal tersebut, pihak AHP pun kemudian berkomunikasi dengan Dirjen DIKTI Kemendikbud RI untuk meminta waktu menerima Wagub NTT agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya lansung membangun komunikasi dengan pihak Dirjen Dikti,” kata AHP kepada wartawan.
Pada Jumat, 24 Juli 2020 Dirjen Dikti, Prof Nizam ditemani oleh Sesdirjen dan Sekretaris LLDIKTI menerima Wagub NTT Josef Nae Soi dan Andreas Hugo Pareira di kantor Dirjen Dikti. Dalam pertemuan tersebut, Wagub menjelaskan, pemda sudah menyiapkan gedung kantor (sementara). Bahkan juga sebanyak 17 orang PNS yang sudah menjalankan seleksi sebagai persyaratan dari Dikti dalam rangka pembentukan sebuah LLDIKTI baru, namun itu tidak dimanfaatkan oleh Sekretaris LLDIKTI XV, Erlangga Masdiana yang baru menjabat dan ditugaskan untuk NTT.
Hal tersebut tentu saja menghambat langkah-langkah awal persiapan pembentukan lembaga baru tersebut dan fungsi pelayanan bagi dunia pendidikan tinggi swasta di NTT yang berjumlah sekitar 60an. Mendengar penjelasan Wagub NTT, Dirjen kemudian mempersilakan Sekretaris LLDIKTI XV untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Erlangga Masdiana pun menjelaskan beberapa perubahan regulasi di Kemendikbud RI mengenai sistem kepegawaian dan tatacara rekrutmen pejabat eselon di lingkungan Kemendikbud.
Wagub NTT dan AHP kemudian meminta agar pihak DIKTI, seharusnya bisa lebih fleksibel dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Pemda NTT juga merupakan bagian dari persyaratan yang telah dibuat oleh Dikti pada massa sebelumnya.
“Sehingga kalau sekarang sudah ada 17 PNS yang direkrut oleh Pemda dan Gedung (sementara) yang sudah disiapkan oleh Pemda NTT sebaiknya itu difungsikan terlebih dahulu sebagai bagian komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat pendidikan tinggi,” kata AHP.
AHP kemudian menekankan bahwa kehadiran sebuah LLDIKTI di NTT telah melalui sebuah proses perjuangan yang sangat panjang. Bahkan keberadaan LLDIKTI akan sangat membantu untuk lebih mendekatkan Dirjen Dikti dalam fungsi pelayanannya kepada masyarakat pendidikan tinggi di NTT. Selama ini semua pelayanan pendidikan tinggi di NTT harus ke LLDIKTI wilayah Bali yang membawahi tiga provinsi Bali, NTB dan NTT.
“Dari segi jarak, biaya, waktu dan kecepatan pelayanan seringkali menjadi kendala bagi PTS di NTT karena harus ke Bali,” urai dia.
AHP menjelaskan, dalam rapat pembahasan program dan anggaran antara Kemdikbud bersama Komosi X DPR RI terkait persoalan LLDIKTI untuk NTT sudah disepakati, sehingga seharusnya tidak ada kendala untuk 2020 agar mulai efektif berfungsi.
Merespon hal tersebut, Dirjen DIKTI Kemendikbud RI, Prof Nizam mengatakan, pihaknya berjanji segera mempelajari dan mengefektifkan LLDIKTI XV wilayah NTT. Bahkan ia mengaku berniat akan mengunjungi NTT sekaligus meresmikan LLDIKTI XV apabila pandemi virus corona ini berakhir. Usai pertemuan, lalu dilanjutkan dengan makan malam dan foto bersama.
Dilaporkan sebelumnya bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak ingin dipermainkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) XV NTT. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam terkait masalah LLDikti yang sampai saat ini belum juga beroperasi di NTT.
“Kami bersurat ke menteri untuk pertanyakan. Kenapa sampai saat ini belum berkantor di tempat yang sudah kami siapkan. Lalu, bagaimana dengan 17 ASN yang kami sudah seleksi dan siapkan untuk LLDikti,” tegas Josef Nae Soi seperti dilansir Timexkupang pada 23 Juli 2020.
Menurut dia, persiapan kantor sementara dan 17 ASN tersebut sesuai dengan perintah undang-undang. Juga sudah melalui tahapan yang diketahui oleh kementerian. Bahkan sudah ada tim verifikasi dari kementerian dan menyatakan semua sudah memenuhi syarat.
“Lalu mereka mau pakai standar apa lagi. Kenapa tidak dari awal mereka bilang. Sekarang sudah hampir dua tahun, baru mau dites ulang lagi,” sambung Josef.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, dirinya dan gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Apalagi, keduanya adalah mantan anggota DPR RI dua periode. Bahkan Josef Nae Soi adalah mantan staf ahli MenkumHAM.
“Jadi jangan ajar kami soal aturan di kementerian. Kami justru pertanyakan, mereka mau tes ulang itu pakai standar apa lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, seleksi untuk menjadi pegawai LLDIKTI NTT pada 2018 lalu dilakukan dengan lelang terbuka. Dan diikuti sekira 100 orang dari 49 instansi di Pemprov NTT.
Proses seleksi pun menggunakan standar assesment yang dipimpin staf khusus gubernur, Prof. Daniel Kameo dan Akademisi Undana, Dr. Markus Hage. Sementara dari Pemprov NTT diwakili pimpinan Eselon II, termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT.
Seleksi itu menghasilkan 17 ASN Pemprov NTT. Sejak saat itu, mereka tidak lagi terlibat dalam mutasi dan penempatan jabatan/posisi di lingkup Pemprov NTT. Selama masa menunggu beroperasinya LLDIKTI, mereka “dititipkan” di beberapa OPD.
Sementara Kasubag Umum Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTT, Edy Sula mengakui, LLDikti saat ini menggunakan alamat LPMP NTT sebagai alamat kantor sementara. Namun, hingga saat ini belum ada aktivitas di sana karena kantor tersebut masih dalam proses renovasi.
“Untuk sementara akan menggunakan fasilitas LPMP, sehingga terkait surat-menyurat pakai alamat LPMP,” jelas Edy.
Edy menambahkan, hingga saat ini belum ada staf LLDikti XV NTT yang beraktivitas di kantor tersebut. Namun menurutnya, ada staf LPMP yang diperbantukan di LLDikti NTT tersebut. (TIM).
