BORONG, BERITA FLORES — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Gorgonius Bajang, akhirnya angkat bicara terkait proyek jalan berkualitas buruk di daerah itu.
“Kelemahannya disini adalah tim pengawasan yaitu konsultan pengawas dan perencanaan,” ujarnya kepada Beritaflores.com di ruang kerjanya Jumat, 21 Desember 2018.
Dia menilai, lemahnya pengawasan konsultan sangat berdampak pada kualitas sejumlah proyek di Manggarai Timur. Pihaknya meyakini, apabila pengawasan dilakukan secara serius, maka proyek pun berkualitas baik.
“Sehingga wajar saja kalau proyeknya tidak berkualitas. Jujur yah, kami sebagai anggota Dewan tidak hanya sekedar omong, tapi itu semua kami sampaikan kepada bupati saat rapat” kata Gonis.
Baca Juga: Proyek Jalan 3 Miliar di Manggarai Timur Berkualitas Buruk
Gonis menjelaskan, pemerintah selalu beralasan mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah tenaga pengawasan di lapangan sangat minim. Dengan demikian, tidak dapat mengawasi pekerjaan proyek secara keseluruhan di Manggarai Timur.
“Hanya sekarang konsultannya terbatas. Entah kenapa, konsultannya selalu dipercaya. Seperti kenyataan yang terjadi di Manggarai Timur. Dia ini satu konsultan. Tapi dia tangani dua sampai tiga proyek. Sehingga, pantas proyek malah berkualitas buruk,” ungkap politisi PDIP itu.
“Untuk apa proyek itu dikerjakan? Alokasi dana pun besar, kalau pihak ketiga (kontraktor) itu tidak melaksanakan dengan baik. Bikin habis uang saja,” tandas Anggota DPRD Dapil Elar, Elar Selatan dan Sambi Rampas itu.
Baca Juga: Proyek Air Minum 8 Miliar di Manggarai Timur Diduga Bermasalah
Dia menyebut, kondisi itu merupakan salah satu penyebab buruknya kualitas proyek di kabupaten Manggarai Timur. Apalagi, jika proyek tersebut tidak jelas tim pengawas di lapangan.
“Terhadap pengawas atau pihak ketiga kita harus benahi, dan minta pertanggungjawaban. Proses pengawasan juga harus dilakukan secara rutin,” tegasnya.
“Saya menduga bahwa kontraktor melakukan perundingan di ruang gelap untuk mengerjakan proyek melalui sub. Misalnya, pagu anggaran 1 miliar, terus dia berikan kepada sub-nya 800 juta. Mungkin saja ini yang terjadi. Ini salah satu penyebab proyek berkualitas buruk di Manggarai Timur,” ungkap dia.
Baca Juga: Proyek Jalan Lapen di Cibal Diduga Dikerjakan Asal Jadi
Gonis kemudian mengkritisi pernyataan kontroversial salah satu kontraktor Hendrik Ongkor yang dirilis Beritaflores.com edisi 8 Desember 2018.
Saat itu, Hendrik Ongkor menyatakan bahwa hanya tim teknis dapat menilai berkualitas atau tidaknya sebuah proyek. Masyarakat bahkan anggota DPRD menurut dia tidak memiliki kewenangan menilai proyek di Manggarai Timur.
Menanggapai pernyataan Hendrik, Wakil Ketua DPRD, Gonis Bajang menegaskan, tidak ada aturan untuk melarang masyarakat menilai kualitas sebuah proyek. Masyarakat kata dia, berhak menilai bahkan mengkritisi setiap proyek tak berkualitas di Manggarai Timur.
“Anggota DPRD sebagai representatif dari masyarakat,” tukas dia.
Untuk diketahui, proyek jalan lapen menghubungkan Benteng Jawa, ibu kota Kecamatan Lamba Leda menuju Necak, Desa Compang Necak menjadi sorotan publik. Sebab, kualitasnya sangat buruk.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Bumi Cakra Persada dengan pagu anggaran senilai 3.790.182.173,54. Sementara nomenklatur proyek ini adalah Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Benteng Jawa – Necak. (EFREN POLCE/NAL/FDS/BEF).
