LABUAN BAJO, BERITAFLORES – Belakangan ini konflik tanah adat terus terjadi di kawasaan Boleng. Berbagai pihak saling mengklaim
bahkan mengerahkan massa untuk menduduki satu lokasi tanah adat. Kondisi ini mengkhawatirkan dan bisa berujung pada pertumbahan darah.
Dalam mengatasi kondisi ini, Camat Boleng, Yohanes Suhardi melakukan terobosan. Ia meminta setiap masyarakat adat untuk mendirikan lembaga adat yang disahkan oleh Kepala Desa masing-masing.
Lembaga adat ini bersisi kesepakatan warga dengan memuat sejumlah pasal-pasal. Isi pasal antara lain asas dan tujuan
lembaga adat dan wilayah kekuasaan masyarakat adat.
“Saya prihatin, masyarakat adat Boleng sejak dulu tidak ada konflik tanah adat. Para leluhur Boleng sudah tahu dimana gendang mereka, compang dan lingko. Tetapi belakangan ini, terjadi konflik dengan klaim-klaim sepihak tanpa didasari dokumen yang jelas,” ujar Camat Boleng, Bapak Yohanes Suhardi di Labuan Bajo, Selasa 10 November.
Klaim lingko sembarangan dari pihak-pihak tertentu ini, menurut Suhardi akan menuai konflik agraria berkepanjangan. Maka salah satu solusinya adalah harus ada wadah lembaga adat yang berlegitimasi.
“Saya sudah melakukan koordinasi berbagai masyarakat adat bersama tim dari Kabupatan untuk
mewujudkan kondisi damai di kawasan Boleng. Saya sudah ke Gendang Mbehal, Gendang Terlaing,
Tebedo, Rareng dan Rangko. Semua tua-tua adat menyambut gembira langkah ini,” terang dia.
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, lembaga adat yang sudah terbentuk adalah Gendang Rareng, Terlaing dan Mbehal. “Moga-moga yang
lain menyusul,” tambahnya.
Ia berkata, salah satu substansi klausul yang tegas dalam lembaga ini adalah bahwa setiap gendang memiliki lingko dan tapal batas.
Setiap gendang harus diakui oleh masyarakat adat tapal batas.
“Sejak dulu, para leluhur Boleng tidak permasalahkan ini dan biasanya dibatasi alam seperti aliran sungai, hutan atau gunung,” ujarnya.
Suhardi menambahkan, dengan terobosan ini, moga konflik tanah di kawasan Boleng teratasi. Kemudian pihak BPN Mabar tidak lagi bersikap mengambang dalam melakukan proses sertifikasi tanah di kawasan Boleng.
Sementara itu salah satu tokoh muda Gendang Rareng, Mersi Mance menyambut baik terobosan pembentukan lembaga adat ini.
Dikatakan Mersi, lembaga adat ini diharapkan menjadi mediator sekaligus pencegah jika terjadi konflik tapal batas.
“Kami menyambut baik. Dan harus dikonkritkan,” tandas Mersi.
Senada dengan Mersi, Kepala Desa Beo Sepang, Romanus Abu juga menilai positif rencana pembentukan lembaga adat tersebut.
Selama ini, kata pria yang biasa disapa Oman ini, konflik agraria yang terjadi di sekitaran kawasan Boleng seperti “api dalam sekam” yang bisa saja membakar kapan saja karena tidak ketegasan dari stakeholder terkait.
Dengan adanya lembaga ini, menurut dia menjadi penengah ketika terjadi perbedaan bentangan sejarah lingko yang ada di kawasan Boleng.
“Harus ada aturan jelas dari lembaga ini. Ambil contoh ulayat kami Gendang Beo Sepang yang ada di Kokor, Desa Tanjung Boleng. Banyak yang klaim. Dengan adanya lembaga adat ini mestinya ada kepastian duduk soalnya. Dan yang tau itu adalah tokoh ulayat kami,” ujar Oman yang juga salah satu tokoh ulayat Gendang Sepang Nggieng ini.***
Laporan: FS dan Adrianus Paju
