RUTENG, BERITA FLORES-Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dari Paket Aman (Agustinus Ganggut-Mantovanny Tapung) menyoroti rendahnya insentif para guru honorer di daerah itu. Pasalnya, gaji para guru honorer terlampau sangat rendah jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bakal Calon Wakil Bupati Manggarai Dr. Mantovanny Tapung, S.Fil.,M.Pd menjelaskan hal tersebut kepada Beritaflores.com melalui WhatsApp pada Kamis, 26 Desember 2019.
Ia mengatakan bahwa, pendidikan merupakan salah satu tonggak penting untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi isu penting.
Manto begitu ia akrab disapa mengungkapkan, berdasarkan data Dapodikdasmen Semester Ganjil 2019/2020, terdapat 4.290 guru di Kabupaten Manggarai dengan rincian guru laki-laki sebanyak 2.457; guru perempuan sebanyak 2.463. Di mana, guru Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.370; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.271; Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 799; sedangkan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) sebanyak 439.
“Dari sejumlah guru, terdapat 2.591 (51%) merupakan guru honorer. Rata-rata insentif untuk guru honorer (GH) saat ini, 300-700 ribu per bulan. Tentu insentif ini tidak sebanding dengan pelayanan dan kebutuhan kesesehariannya,” ujarnya.
Dosen Unika Santu Paulus itu menjelaskan, insentif ini sangat jauh dari (Upah Minimum Provinsi) UMP NTT yang sudah berada pada level 1,9 juta. Menurut dia, begitu pentingnya keberadaan dan karya dari para GH yang sebagian besar orang muda atau sebesar (77%), maka perlu diupayakan peningkatan insentif ini, sedapat mungkin mendekati UMP atau setara gaji PNS masa kerja ‘nol tahun’, dengan prakiraan rentang insentif 1.300.000, s/d 1.700.000.
“Dari mana dana ini diupayakan?,” urai dia.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka menurut dia, dana pendidikan yang bersumber dari APBD untuk sebagian besar penguatan dan pemberdayaan guru di sekolah perlu ditingkatkan, termasuk insentif guru honorer. Bahkan kata dia, perlu menerapkan kebijakan moratorium pembangunan gedung sekolah baru yang tidak berbasis pada analisis dan kebutuhan masyarakat.
Perlu diketahui lanjut dia, alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Manggarai masih terlalu rendah dalam urusan pendidikan. Berdasarkan data yang ia peroleh Kabupaten Manggarai hanya mengalokasikan 11.36% (2018) dari APBD. Apabila dibandingkan dengan daerah lain: (bdk. Matim, 15%; Mabar 13.46%, jauh dari 20% amanah Undang-Undang). Ia juga menggagas bahwa, perlu memaksimalkan peluang Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer daerah lain untuk menyokong insentif guru honorer.
Manto manambahkan, jika ada kebijakan pusat yang belum merestui sepenuhnya dana BOS untuk alokasi honor, maka menurut dia, intensifkan pendekatan voluntarisme orangtua siswa (Komite Sekolah) dan para pihak untuk bergotong royong dalam memberi insentif kepada para guru honorer.
“Semuanya kita upayakan bersama, agar Manggarai bisa Aman#2020,” pungkas dia. (TIM).
