RUTENG , BERITA FLORES — Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan penyerahan santunan jaminan kematian kepada para ahli waris pekerja pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Aula Nuca Lale, Kantor Bupati Manggarai.
Penyerahan santunan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah kehilangan pencari nafkah.
Pada kesempatan tersebut, diserahkan santunan kepada ahli waris dari: 1 (Satu) orang pekerja rentan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3 (Tiga) orang pekerja rentan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Manggarai; 2 (Dua) orang peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri dan; 1 (Satu) orang tenaga Non-ASN yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Manggarai.
Dari keseluruhan penerima manfaat tersebut, lima orang ahli waris hadir secara langsung, sementara dua ahli waris lainnya berhalangan hadir.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, Penjabat Sekretaris Daerah Manggarai, Lambertus Paput, para Asisten di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Langke Rembong, pimpinan dan staf BPJS Ketenagakerjaan Manggarai Barat serta para penerima manfaat Santunan Jaminan Kematian (JKM).
Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, dalam sambutannya menegaskan bahwa santunan yang diberikan bukan untuk menggantikan kehilangan yang dialami keluarga.
“Kehilangan seorang suami, seorang bapak, seorang kakek, atau penanggung jawab keluarga tidak akan pernah bisa digantikan oleh apa pun, termasuk oleh uang dalam jumlah berapa pun. Kehadiran seorang manusia, terlebih pencari nafkah dalam keluarga, memiliki nilai yang jauh melampaui angka materi,” ujar Bupati Hery Nabit.
Namun demikian, santunan tersebut diharapkan menjadi jembatan untuk melanjutkan kehidupan ke depan serta menumbuhkan kembali rasa optimisme, harapan, dan keyakinan bahwa masa depan tetap dapat dijalani dengan lebih baik.
Dalam situasi duka dan kehilangan, negara berupaya hadir memberikan penguatan bagi warganya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan bahwa negara hadir bukan untuk membawa beban, melainkan untuk memberi manfaat dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warganya, termasuk persoalan yang sangat personal seperti kesehatan, kematian, dan masa pensiun,” ungkap Bupati Hery Nabit.
Berdasarkan data kependudukan dan ketenagakerjaan, potensi pekerja di Kabupaten Manggarai, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, mencapai 99.542 orang atau hampir 100.000 pekerja. Dari jumlah tersebut, pekerja penerima upah tercatat sebanyak 26.900 orang dan seluruhnya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau mencapai 100 persen cakupan.
Namun tantangan terbesar masih berada pada segmen pekerja bukan penerima upah atau pekerja rentan, seperti pekerja bangunan, pedagang, petani, guru tani, pengemudi ojek, asisten rumah tangga, dan pekerja informal lainnya. Jumlah potensi pekerja pada segmen ini mencapai 72.636 orang, namun yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 11.390 orang atau sekitar 15,6 persen.
Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk secara bertahap meningkatkan cakupan kepesertaan dari 15 persen menuju 100 persen.
“Melalui kegiatan penyerahan santunan seperti hari ini, pemberitaan yang positif, serta cerita yang dibagikan kepada masyarakat, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Bupati dua periode ini.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi kepada BPR Lugas Ganda yang telah menjadi contoh baik dengan tidak hanya menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, tetapi juga memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh anggota.
Masih banyak pekerja, khususnya pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah, yang belum terlindungi. Padahal, peristiwa kematian membawa dampak sosial dan adat yang tidak kecil biayanya bagi keluarga yang ditinggalkan.
Melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan peristiwa kematian tidak lagi menimbulkan beban yang terlalu berat dan berlarut-larut bagi keluarga yang ditinggalkan.
Dalam kondisi keuangan daerah yang saat ini belum sepenuhnya ideal, Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus memperluas perlindungan bagi pekerja rentan melalui kolaborasi dan inovasi bersama seluruh pihak terkait.
Kepedulian sosial, menurut pemerintah daerah, tidak boleh berhenti karena keterbatasan anggaran, melainkan harus terus diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
Laporan: Yhono Hande
