Ruteng, Beritaflores.com – Kasus Tindak Pidana Pemilu yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur (Matim), NTT, berinisial DD, akhirnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai melalui Kepala Seksi Intelijen, Zaenal Abidin, mengatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut telah dieksekusi oleh penuntut umum yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Muhammad Ridwan, pada Rabu, 3 April 2024.
“Penuntut Umum telah melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum terhadap Terpidana Inisial DD”, kata Zaenal dalam rilis yang diterima media, Rabu.
Sebelumnya, terang Zaenal, Pengadilan Negeri Ruteng telah menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Kejaksaan Negeri Manggarai juga, jelas Zaenal, sebelumnya telah melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng karena putusan yang jauh dari Tuntutan, dimana Kejaksaan Negeri Manggarai menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada 1 Maret 2024 lalu.
“Sementara Pengadilan Tinggi Kupang pada 20 Maret 2024, kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama”, ujarnya.
Diterangkan, berdasarkan Pasal 482 Ayat (5) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Putusan Tinggi merupakan putusan akhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
“Terhadap pidana denda, terpidana inisial DD telah membayar pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan sehingga terpidana tidak perlu menjalani pidana pengganti dan tinggal menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Ruteng”, tutupnya. (*)
Penulis: Andy Paju
