RUTENG, BERITA FLORES – Kelompok Participatory Action Research (PAR) atau penelitian tindakan partisipatif menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah membahas Pengelolaan Sampah di Aula Bappelitbangda Manggarai, NTT Selasa (28/06/2022).
Pertemuan ini bertujuan membahas sejumlah gagasan dan hasil kerja Kelompok PAR untuk mengatasi masalah sampah di daerah tersebut.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bappelitbangda Manggarai, Hila Jonta ini melibatkan DLHD, PKK Kabupaten Manggarai, lurah Mbaumuku, Pitak, Lawir, serta camat Langke Rembong. Kegiatan ini juga diikuti oleh kelompok gerkatin, anggota kelompok PAR yang terdiri dari penyandang disabilitas dan perempuan marginal.
Acara yang difasilitasi oleh Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia ini membahas berbagai gagasan dan hasil kerja kelompok PAR terkait isu sampah.
Perwakilan Kelompok PAR, Alosia Dahlia Putri Kung mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Water for Women (WfW) dan STBM yang terselenggara atas kerja sama pemerintah Kabupaten Manggarai dan Plan Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia yang melibatkan isu perempuan dan disabilitas.
“Sebagai pendukung program tersebut terselenggaralah kegiatan PAR yang melibatkan kelompok perempuan dan disabailitas. Tujuannya agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan mendasar kelompok tersebut terkait isu air, sanitasi dan kebersihan,” ujarnya.
Lilis begitu ia akrab disapa mengungkapkan, sudah banyak sekali yang telah dilakukan oleh anggota PAR untuk mengatasi isu sampah di Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai seperti menyebarkan angket terkait masalah sampah, dan berbagai jenis advokasi lainnya.
“PAR telah melakukan beberapa siklus pertemuan yang membahas masalah sampah berdasarkan analisis angket yang disebarkan,” jelas dia.
Guru SLB Negeri Tenda itu juga menambahkan beberapa hal yang menjadi cita-cita anggota kelompok PAR melalui beberapa wujud kegiatan seperti pelatihan daur ulang sampah, pelatihan pemilahan sampah, serta advokasi terhadap berbagai aturan persampahan yang telah dibuat.
Setelah pemaparan materi, kegiatan ini pun dilanjutkan dengan diskusi terkait kerja kelompok PAR, yang berlangsung sangat menarik dan menghasilkan keputusan bahwa, untuk mengatasi isu sampah di Manggarai maka perlu melibatkan semua pihak termasuk kelompok PAR, dan penyandang disabilitas.
Merespon gagasan Kelompok PAR Manggarai, Kabid Persampahan DLHD Manggarai, Sipri Budi mengapresiasi gagasan Kelompok PAR terkait konsep pengelolaan sampah.
Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan sudut pandang pemerintah karena masalah sampah bukan hanya masalah pemerintah melainkan masalah bersama. Karena itu juga, kehadiran Kelompok PAR Manggarai bisa membantu pemerintah dalam menuntaskan masalah sampah di daerah itu.
“Selama ini kami mencoba membagikan alat komposer untuk mendaur ulang sampah per individu dan sudah berjalan,” ujarnya.
Kabid Sipri menawarkan Kelompok PAR agar bisa masuk dalam proses pemilahan sampah, karena hal ini merupakan kerja-kerja nyata. Proses komposing ini juga kata dia, menghasilkan pupuk sehingga ada nilai tambah dari aktivitas tersebut.
“Selain itu, kita juga terus melakukan promotif dan preventif kepada masyarakat untuk hidup bersih dan tidak membuah sampah sembarangan,” ujarnya.
Provincial Coordinator Project WfW Plan Indonesia Juliani F. Talan mengatakan, pihaknya komit untuk terus mendorong berbagai pihak agar menuntaskan masalah sampah di daerah itu. Menurut dia, Plan Indonesia hanya memfasilitasi pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan
“Plan Indonesia hanya menyumbang spanduk sebanyak 10 lembar sebagai media edukasi, promotif dan preventif dalam menuntaskan masalah sampah,” ujarnya.
Juliani juga menekankan agar tidak membicarakan anggaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan program kerjanya. Karena bila pekerjaan sudah berhasil, anggaran hanya mengikuti. (RED).
