Herry Kabut, Anggota Kelompok Studi Tentang Desa, sedang belajar di Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi).

Oleh: Herry Kabut

Umat manusia kini menghadapi sebuah krisis global. Krisis global ini dipicu oleh kemunculan sebuah virus yang dikenal dengan nama covid-19 atau coronavirus. Covid-19 atau coronavirus tidak hanya menyerang sistem kesehatan, tetapi juga ekonomi, politik, dan kebudayaan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah penyebaran covid-19 ini.

Dalam konteks Indonesia, pencegahan tehadap penyebaran covid-19 ini menjadi tantangan yang berat. Bagaimana tidak? Indonesia masih kewalahan dalam menyediakan alat pelinding diri (APD) bagi petugas kesehatan. Selain itu, ludes dan tingginya harga masker dan hand sanitizer mempertegas kegagapan kita dalam mencegah penularan covid-19 ini.

Terhadap persoalan ludes dan tingginya harga masker dan hand sanitizer ini, Reynaldi Adi Suryadi, melalui tulisannya di media Suara Kebebasan yang berjudul “Kapitalisme, Liberalisme, dan Logika Kiri”, membantah anggapan yang mengatakan bahwa ludes dan mahalnya harga masker dan hand sanitizer merupakan akibat dari kebuasan kapitalisme. Dalam tulisan tersebut, Reynaldi Adi Suryadi, mengatakan bahwa “manusia memiliki hasrat untuk menjaga diri pribadi ketika bahaya menimpa. Ludesnya masker karena masyarakat panik hingga menyikat habis seluruh produk masker yang mereka temui, maka mengikuti hukum pasar, harga masker niscaya meningkat.

Menurut Reynaldi Adi Suryadi, keadaan ini memberi sinyal bagi pelaku usaha untuk memproduksi masker dan hand sanitizer. Tidak bisa dibantah bahwa profit mungkin merupakan salah satu tujuan mereka. Tetapi dampaknya, bila semakin banyak produk masker dan hand sanitizer di pasar, maka harga akan kembali stabil. Sekarang bayangkan, bila masalah ini berada di dalam negara komunis dan sosialis. Negara memonopoli produksi masker dan membatasinya sesuai jatah, sehingga ketika ada wabah, otomatis kebutuhan masker meningkat sedangkan produksi dibatasi, maka hal tersebut akan mendorong terjadinya krisis.

Sebaliknya, negara kapitalis memang mengenal krisis, tapi krisis itu akan dapat dilewati, karena “invisible hand” dalam pasar bebas akan membantu menstabilkan harga. Sebaliknya, sosialisme cenderung kolot dalam kebijakan ekonomi, sehingga mereka ditimpa krisis berkali-kali karena tidak bisa mengelola sumber daya secara efisien (Reynaldi Adi Suryadi dalam Suara Kebebasan, 30 Maret 2020).

Menurut saya, bantahan yang disampaikan oleh Reynaldi Adi Suryadi ini, masih sangat rapuh. Gagasan yang dibangun oleh saudara Reynaldi Adi Suryadi mengabaikan fakta tentang kesuksesan yang diraih oleh China yang nota bene merupakan negara sosialis dalam menangani wabah covid-19. Kesuksesan China dalam menangani wabah covid-19 bahkan sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan dengan tegas bahwa “Pemerintah Tiongkok (China) harus diberi selamat atas tindakan luar biasa yang diambil untuk menanggulangi wabah ini, terlepas dari dampak sosial dan ekonomi yang parah dari tindakan-tindakan itu terhadap rakyat Tiongkok”. Dia menggarisbawahi bahwa kecepatan dan efektifitas respon China terhadap wabah itu, mengisolasi virus, merangkai genom dan membagikannya kepada dunia adalah “di luar kata-kata”, seperti komitmen negara terhadap transparansi dan untuk mendukung negara-negara lain.

Apa kunci kesuksesan Tiongkok? Sosialisme. Sistem yang direncanakan oleh pusat China, memobilisasi massa industri milik negara dan kapasitasnya untuk mengendalikan sekor swasta telah mendorong kemampuan untuk mendorong kemampuannya untuk mengatasi krisis. Telah ada penyebaran massal petugas layanan kesehatan dan kader partai, produksi cepat dan rantai pasokan, implementasi kontrol harga, dan koordinasi pasar regional yang memastikan hal-hal penting terus mengalir ke area yang membutuhkan: makanan, masker dan produk medis lainnya. Mereka membangun pabrik-pabrik baru untuk memasok masker wajah yang cukup dan mereka mengubah jalur produksi mobil dan pakaian jadi untuk pasokan medis.

Ekonomi mereka sosialis, sehingga mereka dapat mengarahkannya pada kebutuhan rakyat, terutama di masa krisis. China memprioritaskan kehidupan di depan bisnis sementara Barat memprioritaskan bisnis di atas kehidupan (Superstars At The Megadeath Picnic, 20 Maret 2020). Menurut saya, strategi yang diterapkan China dalam menangani wabah covid-19 ini, menjadi sinyal kuat bagi kemenangan negara sosialis dalam upaya keluar dari krisis global. Kesigapan China ini menjadi bukti kedigdayaan negara sosialis sekaligus menjadi bukti gagapnya negara liberal dan kapitalisme dalam menangani wabah covid-19. Dengan demikian, optimisme Reynaldi Adi Suryadi terhadap negara kapitalis untuk menangani krisis global ini, menjadi terbantahkan. Sebaliknya, dalam kasus covid-19 ini, negara sosialis (dalam hal ini China) justru muncul ke permukaan dan menjadi pahlawan bagi umat manusia.

Indonesia Perlu Belajar dari China

Tulisan ini sebenarnya tidak berpretensi untuk mempertentangkan ideologi yang dianut oleh setiap negara. Bahwa ada bantahan dari para penganut libertarian terhadap penganut paham sosialisme ataupun sebaliknya, itu hanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk mencoba melihat hal-hal yang perlu kita timbah dari China dalam upaya keluar dari krisis ini. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya membantu kita mempertimbangkan apakah strategi yang dilakukan China dapat diterapkan di Indonesia dalam menangani wabah covid-19 ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam menangani wabah covid-19 ialah terbatasnya persedian perlengkapan kesehatan seperti alat pelindung diri (APD) bagi petugas kesehatan dan masker serta hand sanitizer bagi masyarakat luas.

Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa “sampai dengan tanggal 30 Maret 2020, pemerintah telah menyediakan alat pelindung diri (APD) sebanyak 191.666 set, masker pedah 12.272.500 buah, masker N95 sebanyak 133.640 buah, dan rapid tes sebanyak 425.000 dan terdistribusi ke seluruh provinsi dan rumah sakit yang membutuhkan. Terhadap persoalan ini, Indonesia perlu belajar dan menggalang kerjasama dengan China dalam memproduksi dan mendistribusikan perlengkapan kesehatan, terutama perkakas pengujian dan mesin pernapasan.

Dalam menangani wabah covid-19, pemerintah China memastikan hal-hal penting seperti makanan, masker dan produk medis lainnya terus mengalir ke area yang membutuhkan. Selain itu, Indonesia perlu belajar dan bekerjasama dengan China dalam pertukaran informasi. Indonesia harus berkenan untuk bertukar informasi dan berendah hati meminta saran, dan harus bisa mempercayai data dan wawasan yang diperoleh. China dapat memberikan Indonesia pelajaran berharga tentang virus korona dan bagaimana cara mengatasinya.

Akhirnya, untuk mewujudkan kerjasama ini, kita juga perlu membangun rasa saling percaya. Yuval Noah Harari, dalam tulisan di Financial Times berjudul “The World After Coronavirus” yang ditebitkan oleh, mengatakan, “untuk mencapai taraf kesukarelaan dan kerjasama seperti itu, kamu perlu rasa percaya. Orang-orang harus mempercayai ilmu pengetahuan, mempercayai otoritas publik, dan mempercayai media.

Penulis merupakan anggota Kelompok Studi Tentang Desa, sedang belajar di Yogyakarta

Previous articleLawan Covid-19, KSP Didukung Kominfo Luncurkan Aplikasi 10 Rumah Aman 
Next articlePerangi COVID-19, Pemda Manggarai Berencana Batasi Mobilitas Kapal Masuk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here