RUTENG, BERITA FLORES- Persentase jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai, Flores-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Di mana, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai pada tahun 2015 mencapai 23,18% atau mencapai angka 74.010 jiwa. Persentase penduduk miskin pada data tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis menjadi 20,83% atau mencapai angka 69.322. Untuk itu, penurunan angka kemiskinan dari 2015 hingga 2018 mencapai angka sebanyak 4.688 jiwa.
Bupati Manggarai Deno Kamelus mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kecamatan.
Kegiatan itu digelar secara serempak di 12 Kecamatan di Kabupaten Manggarai pada Selasa, 25 Februari 2020.
Bupati Deno menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Satarmese Utara, Wakil Bupati Manggarai Victor Madur menghadiri Musrenbang Kecamatan Rahong Utara; dan Sekretaris Daerah Jahang Fansi Aldus menghadiri Musrenbang Kecamatan Reok.
Sementara 9 kecamatan lainnya telah ditunjuk para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk hadir dan menjadi fasilitator pelaksanaan Musrenbangcam untuk tahun anggaran 2021.
Bupati Manggarai dalam sambutannya (juga dibacakan di setiap kecamatan) mengungkapkan pencapaian pembangunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir serta sejumlah hal yang harus dikerjakan pada tahun 2021 mendatang.
“Angka kemiskinan mengalami penurunan, dari kondisi 74.010 jiwa (23,18%) tahun 2015 menjadi 69.322 jiwa (20,83%) pada tahun 2018,” kata Bupati Deno Kamelus.
Baca: Deno-Madur Sukses Bawa Manggarai Raih Peringkat B Pengelolaan Pemerintahan
Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai pada 2021 mendatang. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik di tahun 2020, yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai dengan tema ‘Mewujudkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan’ maka ada enam program yang menjadi prioritas pembangunan di daerah itu antara lain;
- Peningkatan pendapatan petani melalui SIMANTRI;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur;
- Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Bupati Deno juga mengingatkan, hasil kegiatan Musrenbangcam adalah salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021.
“Jauhkan kepentingan parsial dan pusatkan perhatian pada kepentingan bersama,” cetus politisi PAN itu.
Ia menambahkan, musyawarahkanlah pilihan prioritas berdasarkan isu-isu strategis masing-masing desa dan perangkat daerah kabupaten. Ia juga meminta untuk satukanlah semua itu menjadi pilihan prioritas kecamatan dan selanjutnya menjadi prioritas kabupaten. (TIM).
