RUTENG, BERITA FLORES-Bupati Manggarai, Deno Kamelus melakukan kerja sama pengembangan e-government dengan pemerintah Kabupaten Bayuwangi, Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan pengontrolan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Aplikasi e-Presensi: memudahkan pengontrolan ASN; obyektif dalam mendata kehadiran ASN,” ujar Bupati Deno Kamelus melalui siaran pers pada Senin, 16 September 2019.
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Manggarai mengucapkan terima kasih atas kerja sama serta sharing knowledge aplikasi juga teknologi dari Pemkab Banyuwangi.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H. dengan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si, pada hari Minggu, 15 September 2019 pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Budaya Kebo Keboan, Alasmalang, Singojuruh, Banyuwangi.
Kerja sama tersebut difokuskan pada implementasi e-Government baik pemanfaatan maupun pembelajaran sistem pemerintahan berbasis aplikasi, serta transfer ilmu pengetahuan.
Deno menjelaskan, ada 3 aplikasi telah dipakai di Kabupaten Banyuwangi yang akan diterapkan juga di Kabupaten Manggarai yaitu: e-Surat, e-Presensi, dan e-SAKIP. Pertama, Aplikasi e-Surat, kata dia, bertujuan untuk bisa tertib administrasi dan tertib pengarsipan; surat masuk dengan cepat dan tepat direspon bupati lalu diteruskan ke perangkat daerah penanggung jawab (tanpa menunggu surat fisik).
Kedua, Aplikasi e-SAKIP bertujuan untuk memudahkan pelaporan kinerja; mulai dari rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
Ketiga Aplikasi e-Presensi bertujuan untuk memudahkan pengontrolan ASN; obyektif dalam mendata kehadiran ASN.
Deno mengakui bahwa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berada di atas Kabupaten Manggarai berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata, penggunaan IT, untuk mendukung kinerja pemerintah yang efektif, efisien, bebas dari KKN.
“Di Banyuwangi transfer ilmu ini kami dapatkan secara gratis,” ucap dia.
Ia berharap, ke depan akan lebih banyak hubungan kerjasama yang bisa dibina bersama Kabupaten Banyuwangi.
“Bukan cuma knowledge dan IT namun ada banyak yang bisa kami petik dari Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah pariwisata,” pungkas dia.
Sementara itu, Bupati Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa, pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keunggulan atau potensi yang ada di daerah.
“Setiap daerah tentu punya masalah masing-masing, masalah SDM, Keuangan dan lain-lain,” ujarnya saat menggelar Gala Dinner di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi Sabtu, 14 September 2019.
Namun, selain masalah, lanjut dia, setiap daerah juga punya opportunity. Bagi pemerintah Banyuwangi, tentu pengelolaan isu strategis menjadi sangat penting sekali.
“Daerah kami luas, namun keuangan kami terbatas. Banyuwangi terluas di Provinsi Jawa Timur. Penduduk kami jumlahnya 1,7 juta. Masalah banyak. Penentuan skala prioritas menjadi sangat penting,” papar bupati Abdullah.
Menurutnya, pengembangan potensi lokal yang ada di daerah menjadi skala prioritas.
“Dari skala prioritas ini, harus ada lokomotif untuk menggerakkannya. Kami putuskan pariwisata menjadi lokomotifnya dengan fokus utamanya pada agrowisata,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di wilayahnya merupakan kerja keras semua pihak termasuk Aparatur Sipil Negara.
“Dukungan dari staf menjadi kunci. Kami bisa seperti ini karena dukungan teman-teman ini semua (ASN, red),” ungkapnya.
Selain Kabupaten Manggarai, pada kesempatan yang sama tiga kabupaten lain juga menandatangani MoU dengan Kabupaten Banyuwangi yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. (TIM/BF).
