Berita Flores
No Result
View All Result
  • POLITIK
  • HUKUM
  • GAGASAN
  • SOSIAL BUDAYA
  • EKBIS
  • PARIWISATA
  • DESA
  • ADVERTORIAL
Thursday, 19 June 2025
  • POLITIK
  • HUKUM
  • GAGASAN
  • SOSIAL BUDAYA
  • EKBIS
  • PARIWISATA
  • DESA
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
Berita Flores
No Result
View All Result
Home HEADLINE

Pupuk dan Emansipasi Petani

by Redaksi Berita Flores
15 January 2018
in HEADLINE, OPINI
0
Share on FacebookShare on Twitter

Oleh Alfred Tuname

Di Manggarai Timur, NTT, nasib petani dicederai oleh kebijakan perihal pupuk bersubsidi. “Ketahanan” petani runtuh oleh kelangkaan stock dan malpraktik proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Petani yang dirugikan sontak berang dan bertindak “garang”. Pilihannya adalah beramai-ramai menuju pemangku kebijakan di Manggarai Timur.

Puluhan petani Desa Paan Leleng (Kota Komba) bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesia/SRMI Eks,  LMND, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) mendatangai Kantor Bupati dan DPRD Manggarai Timur, pada Kamis 11 Januari 2018 (kupang.tribunnews.com, 11/1/2018) . Orasi dilakukan sebagai bentuk unjuk rasa kecewa.

Masyarakat petani Paan Leleng sedang kecewa karena pupuk belum tersedia, sementara musim tanam sudah dimulai. Tanpa pupuk, aktivitas produksi pertanian mandeg. Tanpa pupuk, gairah bertani sepi. Rendahnya tingkat produksi dan gairah bertani dapat berdampak pada rendahnya pendapatan petani itu sendiri.

Baca Juga

Ajang Putri Manggarai 2025 Gaet Dukungan Puluhan Sponsor dan Mitra Strategis

Kebakaran Rumah di Langke Rembong, Nyawa Bocah Berusia 5 Tahun Tak Tertolong

Petani Paan Leleng itu petani tradisonal. Tingkat kesejahteraan mereka bergantung pada kesempatan mereka bekerja sebagai petani. Jika pupuk adalah sebab mereka bekerja, maka perhatian pemerintah adalah memastikan ketersediaan pupuk dan kelancaran distrubisi pupuk.

Di Manggarai Timur, persoalan kelangkaan pupuk dirasakan oleh nyaris semua petani di 9 (sembilan) kecamatan. Mereka berteriak soal kelangkaan pupuk. Pupuk Phonska, ZA, Urea tidak ada. Sudah ada kelompok tani sebagai syarat untuk menerima bantuan pupuk bersubsidi. Tetapi pupuk bersubsidinya tidak tersedia. Jika pupuknya tersedia, proses distribusi selalu bermasalah. Di situlah mekar praktik nepotisme dan permainan harga.

Harga pupuk bersubsidi yang seharusnya sangat murah, “dimainkan” dengan harga sangat tinggi. Maklum karena langka, pupuk bersubsidi juga dimainkan dengan mengikuti hukum harga. Supply sedikit, demand tinggi, harga naik. Pupuk bisa tembus harga Rp 375 (Voxntt.com, 2/1/2018). Harga ini mencekik petani.

Tidak dipungkiri juga terjadi nepotisme dalam proses penerimaan pupuk bersubsidi. Nepotisme mengakibatkan kecemburuan sosial dan konflik atau gesekan sosial pada masyarkat petani.

Nepotisme adalah problem serius dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Sebab sebanyak apa pun stock pupuk, tetap saja ada petani yang tidak mendapatkan pupuk. Penimbunan pun terjadi. Artinya, kelangkaan persediaan pupuk bukan karena “kondisi alami”, tetapi karena penimbunan tersebut.

Demontrasi masyrakat desa Paan Leleng di Kantor Bupati dan DPRD Manggarai Timur tidak lepas tersebut di atas. Ada nepotisme yang terjadi. Dugaannya, nepotisme tampak “logis” terjadi, sebab Kepala Dinas Pertanian Manggarai Timur Silvester Djerabat juga berasal dari kampung Neros, desa Paan Leleng. Jika nepotisme benar-benar terjadi, maka yang bukan bagian dari keluarga/kerabat dekat tidak akan mendapat akses ke pupuk bersubsidi.

Masyarakat petani Manggarai yang kental budaya permisif, tidak akan melakukan demonstrasi apabila kelangkaan pupuk tidak disertai sakit hati karena nepotisme. Satu kelompok masyarakat tidak merasakan kelangkaan pupuk yang sama. Dalam satu desa, ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses pupuk bersubsidi, sementara kelompok lain (mungkin karena keluarga/kerabat pejabat dinas) mendapatkan pupuk bersubsidi secara gratis atau harga sangat murah.

Jika demikian adanya, maka kemarahan dan kekecawaan masyarakat desa Paan Leleng bisa dimaklumi. Perjuangannya bukan hanya soal hak petani atas pupuk bersubsidi tetapi juga soal keadilan dalam proses distribusi pupuk. Jika pemerintah Manggarai Timur peka, maka penyelesaianya bisa dilakukan dengan menyiapkan pupuk untuk masyarakat petani.

Selain itu, penyelesaian secara struktural. Artinya, evaluasi birokrasi Dinas Pertanian Manggarai Timur. Punishment harus diberikan kepada oknum dinas yang “bermain” dalam pendistribusian pupuk. Sebab, malpraktik dalam Dinas Pertanian telah merusak kinerja pemerintah daerah sekaligus merendahkan derajat petani. Tentu ada juga reward kepada mereka yang berprestasi. Bukankah “cengka ciko” itu mesti dimulai dari Lehong?

“Cengka ciko” birokrasi adalah kinerja aparat pemerintah birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Ada soal accountability, strategic vision, effectiveness and efficiency, equity, concensus, transparency, rule of law dan participation. Intinya, jujur, pro rakyat dan bersih (tidak makan hak rakyat). Karena itu, Joko Widodo bilang, “kerja, kerja, kerja”. Seandainya, “cengka ciko” birokrasi berhasil, program “cengka ciko” pada masyarakat juga akan berhasil.

Nah, dalam konteks ini, jika ada “cengka ciko” di Dinas Pertanian Manggarai Timur, maka “cengka ciko” untuk masyarakat petani pasti berhasil. Program yang bagus tetapi enggan untuk dilaksanakan akan berbuah inefisiensi dan malpraktik kebijakan. Terjadilah problem kelangkaan dan distribusi pupuk. Tak adil pula bila jawabannya hanya melempar tanggung jawab kepada pihak-pihak lain. Masyarakat petani tidak suka!

Emansipasi

Mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. Dari petani modern sampai petani tradionsional, semuanya membangun Indonesia untuk ketercukupan pangan. Indonesia yang kental dengan berbudaya agraris juga karena masyarakatnya petani.

Oleh sebab itu, penghargaan terhadap petani harus dirumuskan dengan kebijakan yang pro petani. Kebijakan yang salah terhadap petani sama artinya dengan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Masa depan petani adalah masa depan Indonesia.

Tidaklah berlebihan apabila Presiden Soekarno melalui Kepres No.169/1963 menetapkan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Hal itu dimaksudkan agar perhatian negara terhadap kesejahteraan petani harus terus ditingkat. Prinsipnya, petani sejahtera, Indonesia jaya.

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih pada sektor pertanian dengan mempercepat target swasembada dan ketahanan pangan. Kebijakan pengurangan ketegantungan impor beras, pembagian peralatan pertanian, penerapan Undang-Undang Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), peningkatan anggaran Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Semua itu demi perwujudan kesejahteraan petani.

Semua kebijakan dan program pro petani adalah upaya mengangkat derajat petani. Stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap petani mesti dilawan program dan kebijakan yang baik. Semua bentuk perhatian pemerintah dan berbagai jaringan stakeholder terhadap petani merupakan upaya emansipasi petani.

Emansipasi itu, secara etimologis, dari kata “ex manus capere”. Artinya bebas dari genggaman. Jadi, emasipasi petani adalah upaya membebaskan petani dari cengkraman kemiskinan, eksploitasi kapitalistik dan pemerasan terhadap hak-hak petani. Bukankah petani sejahtera, bangsa akan jaya?

Mari rapatkan barisan untuk petani Indonesia!

Alfred Tuname –Penulis dan Esais

 

 

Related Posts

Ajang Putri Manggarai 2025 Gaet Dukungan Puluhan Sponsor dan Mitra Strategis
BERITA

Ajang Putri Manggarai 2025 Gaet Dukungan Puluhan Sponsor dan Mitra Strategis

5 May 2025
HEADLINE

Kebakaran Rumah di Langke Rembong, Nyawa Bocah Berusia 5 Tahun Tak Tertolong

5 May 2025
HSL Wedding Organizer Fasilitasi Pelatihan Etika dan Kecantikan bagi Finalis Putri Manggarai 2025
BERITA

HSL Wedding Organizer Fasilitasi Pelatihan Etika dan Kecantikan bagi Finalis Putri Manggarai 2025

3 May 2025
Putri Manggarai 2025 Gandeng 8 MUA Profesional: Siap Tampilkan Finalis dengan Sentuhan Terbaik di Malam Puncak 17 Mei
BERITA

Putri Manggarai 2025 Gandeng 8 MUA Profesional: Siap Tampilkan Finalis dengan Sentuhan Terbaik di Malam Puncak 17 Mei

3 May 2025
HEADLINE

Polisi Tangkap Pelaku Persetubuhan Anak di Perak, Ternyata Tersangkanya Ayah Tiri Korban Sendiri

30 April 2025
HEADLINE

Soal Pengembangan Geothermal di Flores, Pemprov NTT Bentuk Tim Uji Petik untuk Evaluasi Lanjutan

29 April 2025

ARTIKEL TERKINI

Tabrak Mobil Tronton di Wae Ces, Seorang Anggota TNI bersama Rekan Pemotornya Tewas di Tempat Kejadian

10 June 2025
Fransiscus Go Salurkan Bantuan Benih untuk Petani Hortikultura di Manggarai

Fransiscus Go Salurkan Bantuan Benih untuk Petani Hortikultura di Manggarai

25 May 2025

Sukacita Warga Golo Tutup Doa Rosario dengan Membuka Turnamen Voli

25 May 2025
Natalius Pigai Ajak Masyarakat Manggarai Jaga Budaya Lima Lampek sebagai Wujud Penghormatan HAM

Natalius Pigai Ajak Masyarakat Manggarai Jaga Budaya Lima Lampek sebagai Wujud Penghormatan HAM

22 May 2025

BANYAK DIBACA

Koperasi di Seluruh Indonesia Merasa Teraniaya oleh Regulasi Pemerintah

Nekat Bawa Istri Orang Cek In di Hotel Agung Ruteng, Bos Pasir Asal Benteng Jawa Akhirnya Merugi Puluhan Juta

Tabrak Mobil Tronton di Wae Ces, Seorang Anggota TNI bersama Rekan Pemotornya Tewas di Tempat Kejadian

Anggota DPRD Manggarai Timur Desak Dinas PUPR Segera Proses Amdal Jalan ke Mengge

Ikuti Prosesi Jalan Salib, Wakil Gubernur NTT Ajak Umat Maknai Teladan dan Pengorbanan Hidup Yesus

Mengenal Ferdy Hasiman, Sosok Anak Muda yang Siap Pimpin Manggarai Timur

Copyright ©2017-2025 Beritaflores.com

  • Redaksi
  • Pedomaan Media Siber
Facebook Twitter Youtube
No Result
View All Result
  • POLITIK
  • HUKUM
  • GAGASAN
  • SOSIAL BUDAYA
  • EKBIS
  • PARIWISATA
  • DESA
  • ADVERTORIAL

© 2024 Berita Flores